Menteri Agama: Ideologi ISIS Bertentangan dengan Pancasila

Kompas.com - 01/08/2014, 15:01 WIB
Pasukan ISIS berpawai di Raqqa, Suriah, pada awal bulan ini. AFPPasukan ISIS berpawai di Raqqa, Suriah, pada awal bulan ini.
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) bertentangan dengan dasar negara Pancasila. Gerakan ini merupakan paham radikal yang menggunakan kekerasan demi perjuangan mereka.

"Ideologi ISIS bertentangan dengan Pancasila. Mengatakan Pancasila sebagai thogut (berhala) yang harus diperangi itu sudah amat kelewat batas," kata Lukman dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (1/8/2014).

Lukman menyatakan, warga negara Indonesia yang bersumpah dan berjanji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing itu dapat kehilangan kewarganegaraannya. Untuk itu, ia mendorong aparat penegak hukum untuk menangani keterlibatan WNI dalam kelompok tersebut.

"Mereka ingin perjuangkan negara Islam di Iraq dan Suriah. Umat Islam Indonesia tak perlu terpengaruh dan ikut-ikutan," kata Lukman.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyaad Mbai mengatakan bahwa WNI yang memberikan dukungan terhadap ISIS terancam hukuman. Hal itu diatur dalam Pasal 23 huruf (f) Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.

Menurut Ansyaad, kelompok radikal dan terorisme, termasuk NIIS, tetap menjadi ancaman serius di Indonesia. "Kelompok radikal di Indonesia sangat potensial direkrut oleh jaringan NIIS," ujarnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X