Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Marah Dituduh WikiLeaks Korupsi Pencetakan Uang Negara

Kompas.com - 31/07/2014, 14:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan kegeramannya atas informasi yang dibocorkan WikiLeaks dan dilansir oleh situs berita online, Sindonews.com. Dalam informasi yang dilansir WikiLeaks itu, SBY dituduh bersama Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri terlibat korupsi pencetakan uang kertas di Australia tahun 1999.

Dalam jumpa pers dadakan yang dilakukan di kediamannya, Cikeas, Bogor, Kamis (31/7/2014) siang, SBY mengaku dikejutkan dengan berita soal bocoran WikiLeaks tersebut. Padahal, ketika itu dirinya mengaku tengah sibuk mengurus pengamanan mudik, bantuan untuk Gaza, investigasi jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17, serta upaya menjaga situasi pasca-pemilu presiden.

"Apa yang diberitakan Sindonews.com, judulnya seram, 'Ungkap Dugaan Korupsi, WikiLeaks Sebut SBY dan Mega'. Sangat disayangkan, tidak ada upaya klarifikasi dari pimpinan redaksi terkait atas berita yang sangat sensitif ini," kata SBY.

Dalam berita itu, disebutkan bahwa ada perintah dari otoritas Australia untuk mencegah pelaporan atas kasus dugaan korupsi pencetakan uang kertas agar tidak merusak hubungan internasional Australia. Dalam kasus korupsi pencetakan uang negara ini, disebutkan juga anak perusahaan RBA Securency dan Note Printing Australia (NPA), yang diminta untuk mengamankan kontrak multijuta dollar AS yang diduga melibatkan Pemerintah Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan negara-negara lain. WikiLeaks turut menyebut 17 tokoh dunia, termasuk Megawati dan SBY.

"Saudara-saudara, berita seperti ini, saya tahu, cepat beredar, dan kemudian karena sangat sensitif dan menyangkut kehormatan dan harga diri, baik Ibu Mega maupun saya sendiri. Maka, saya ambil keputusan tadi pagi untuk bertindak mengeluarkan pernyataan. Yang jelas pemberitaan WikiLeaks dan Sindonews.com itu telah mencemarkan dan memengaruhi nama baik Ibu Mega dan saya sendiri," ujar SBY. SBY menilai berita itu telah menimbulkan kecurigaan di dalam negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com