Selain Profesional, Menteri Kabinet Jokowi-JK Harus Terampil Berpolitik

JAKARTA, KOMPAS. com — Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia Hamdi Moeloek berpendapat, kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla kelak harus diisi orang-orang profesional yang memiliki kemampuan politik yang tinggi. Kalangan profesional yang layak dijadikan menteri tidak selalu harus berasal dari ketua umum partai.

"Profesional bisa dari parpol yang memiliki jabatan partai penting. Tapi tidak mesti orang yang punya sense of politic untuk jadi menteri berasal dari orang partai," ujar Hamdi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/7/2014).

Hamdi mengatakan, orang yang profesional harus mengerti betul bidang yang didalaminya. Menurut Hamdi, jika ada calon independen yang profesional di bidangnya dan memiliki kemampuan berpolitik yang baik, maka akan menjadi penyegaran dalam kabinet di Indonesia.

Meski demikian, Hamdi berpendapat bahwa para menteri sebaiknya berasal dari kalangan partai politik karena dianggap memiliki kemampuan politik yang teruji. Kemampuan berpolitik dinilai penting karena para menteri nantinya akan berinteraksi dengan para anggota Dewan.

"Menteri itu tetap punya jabatan politis, political skill itu perlu. Kalau orang tidak punya political skill akan sulit karena harus berurusan dengan mitra kerjanya di DPR. Bisa ditolak terus kebijakan dia," kata Hamdi.

Sebelumnya, Jokowi mengaku tidak ingin membeda-bedakan sosok berlatar belakang partai politik dengan profesional. Menurut dia, banyak orang dari partai politik yang juga memiliki latar belakang profesional. (baca: Jokowi: Orang Profesional Bisa dari Partai, Bisa Non-partai)

Tim Jokowi Center sudah merilis nama-nama tokoh yang layak menjadi menteri. Jokowi berharap publik memberikan masukan siapa saja yang layak untuk membantunya dan Jusuf Kalla. (baca: Ini Daftar Calon Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat)