Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo-Jokowi, Bersatulah...

Kompas.com - 30/07/2014, 07:10 WIB

Wacana islah nasional pertama kali dilontarkan Ketua PWNU Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah, dengan meminta kepada Prabowo maupun Jokowi agar tidak jemawa jika menang dan legawa bila kalah.

Salam berpendapat, islah nasional diperlukan karena perpecahan antartokoh bisa menyebar hingga tataran bawah, terutama para pendukung. "Pilpres kali ini adalah momentum bagi Jokowi maupun Prabowo, juga tokoh penyokong keduanya, untuk menunjukkan sikap kenegarawanan."

Bagaimanapun, katanya, Prabowo dan Jokowi adalah putra terbaik bangsa yang harus memberikan contoh berdemokrasi yang baik kepada rakyat. Dengan demikian, ketegangan akibat persaingan harus dihapus pasca-pengumuman resmi oleh KPU. "Sikap kenegarawanan itu salah satunya menerima kekalahan demi utuhnya bangsa dan negara," katanya.

Rekonsiliasi nasional pasca-Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014, menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR Marwan Jafar, merupakan keniscayaan. Seluruh komponen bangsa diharapkan bersatu untuk menjadikan Indonesia lebih baik.

"Proses pilpres sudah selesai. Mari kita rekonsiliasi nasional demi seluruh bangsa, negara, dan rakyat yang kita cintai," kata Marwan sambil menambahkan, pemenang pilpres yakni Jokowi-JK sudah berkomitmen untuk membangun kebersamaan sesama anak bangsa dengan seluruh pihak.

Dia juga meminta MK menjaga netralitas atas gugatan Prabowo-Hatta. "Kita harus berprasangka baik bahwa MK punya netralitas, independensi, hakim berintegritas serta berpihak pada kebenaran dan obyektivitas."

Bahkan Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerukan kepada dua kubu pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, menjadikan momentum Lebaran untuk melakukan rekonsiliasi dan meredakan ketegangan akibat pilpres.

"Kami harap persoalan pemilu cepat selesai dan mendorong rekonsiliasi dua pihak dengan segera," kata Sultan. "Proses ke MK juga perlu dipandang sebagai salah satu jalan rekonsiliasi secara konstitusional, sebab gugatan tim Prabowo ini untuk membuktikan dugaan kecurangan. Dengan demikian, kubu Prabowo bisa mendapat kejelasan."

Rekonsiliasi pasca-pemilu juga dijadikan tema shalat Idul Fitri yang diikuti 20.000-an warga Yogya. Dalam khotbahnya Ustaz Jawahir Thantowi mendesak para elite politik menjadi teladan rekonsiliasi agar diikuti masyarakat.

"Sudah waktunya para elite politik berlaku terhormat dan bermartabat dengan memulai rekonsiliasi," katanya sambil menambahkan, rekonsiliasi nasional bisa terwujud jika para elite politik bersikap legawa. "Demi perdamaian dan persatuan."

"Dalam pidato politiknya pasca-pengumuman hasil pilpres, Jokowi menyatakan kemenangannya dengan JK merupakan kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan mencapai Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian masih panjang. "Perbedaan politik tidak akan menjadi pemisah di antara kita," katanya.

Seperti, kata Jokowi, perbedaan dalam sebuah demokrasi merupakan sesuatu yang lazim. Namun, dia menyerukan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu pasca-pilpres ini. )(Illa Kartila)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com