Diperiksa KPK, Politisi PPP Mengaku Bayar Ongkos Haji meski Ikut Rombongan Menteri

"Ditanya (penyidik KPK) mengenai keikutsertaan saya dalam haji 2012/2013, saya jelaskan apa adanya, saya sertakan juga setoran Bank Mandiri ke PT Al Amin Universal, ada dua aplikasi untuk biaya hajinya. Dua, saya sudah menyerahkan bukti peneriman uang untuk pembayaran tiket pergi penerbangan saya," kata Irgan seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (24/7/2014).

Irgan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012/2013 yang menjerat Suryadharma Ali.

Adapun, biro perjalanan haji Al Amin atau PT Al Amin Universal yang disebut Irgan diduga milik Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Melani Leimena Suharli. Politikus Partai Demokrat itu tercatat sebagai komisaris utama pada perusahaan tersebut. Melani juga menjabat Komisaris PT Manasik Prima, perusahaan yang masih satu grup dengan Al Amin Tours. Travel ini biasa dipakai membawa rombongan haji pejabat dan anggota DPR.

Mengenai nilai uang yang disetorkannya kepada PT Al Amin untuk pergi haji bersama istrinya, Irgan enggan mengungkapkannya kepada wartawan. Dia juga mengaku tidak tahu pemilik PT Al Amin.

"Tanya penyidik jumlahnya," ujar Irgan.

Selain itu, Irgan mengaku dikonfirmasi penyidik KPK apakah dia bertindak sebagai petugas haji atau bukan. Kepada penyidik, Irgan menjawab bahwa dia bukan petugas haji, melainkan naik haji sebagai jamaah.

"Kalau petugas kan melayani, bukan tugas saya, dan saya tidak mau melayani," sambungnya.

KPK menduga ada yang memanfaatkan jalur kuota Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk berangkat haji 2012/2013. Saat dikonfirmasi mengenai kuota calon jamaah haji yang diduga disalahgunakan, Irgan berdalih bahwa hal tersebut bukan masuk dalam kewenangannya. Irgan mengaku mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji pada 2012. Pada tahun yang sama, dia mendapatkan jatah untuk berangkat.

"Yang penting saya sudah memberikan setoran haji dan buktinya sudah saya serahkan," ujar dia.

Terkait penyelenggaraan haji 2012/2013, KPK menetapkan Suryadharma sebagai tersangka. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu diduga melakukan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang diduga dilakukan Suryadharma, antara lain dengan memanfaatkan dana setoran awal haji oleh masyarakat untuk membayari pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji. Di antara keluarga yang ikut diongkosi adalah para istri pejabat Kementerian Agama.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan laporan hasil analisis transaksi mencurigakan yang memperlihatkan bahwa Suryadharma mengajak 33 orang berangkat haji. KPK juga menduga ada penggelembungan harga terkait dengan katering, pemondokan, dan transportasi jemaah haji.