Dirut RRI Siap Penuhi Panggilan Komisi I DPR soal "Quick Count"

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Radio Republik Indonesia (RRI) Niken Widiastuti menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi I DPR RI terkait hasil hitung cepat yang dilakukan RRI dalam Pemilu Presiden 2014. Ia mengatakan, RRI telah mendapatkan legitimasi dari Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara hitung cepat.

"Kami sangat siap dipanggil karena RRI menyelenggarakan hitung cepat dengan izin dari KPU, lalu anggaran sepenuhnya dari RRI, tidak ada sponsor, metodologi juga sudah ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Niken kepada Kompas.com, Senin (14/7/2014).

Meski menyatakan jajaran direksi RRI siap memenuhi panggilan tersebut, Niken belum mendapatkan surat pemanggilan dari Komisi I DPR.

Sebagaimana sejumlah lembaga survei, LPP RRI melakukan hitung cepat dalam Pilpres 2014. Hasil hitung cepat RRI mencatat pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla unggul dengan perolehan 52,49 persen suara, sedangkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mendapatkan 47,51 persen suara.

Bukan kali ini saja RRI melakukan hitung cepat. Pada Pemilu Legislatif 2014, RRI juga melakukan hal yang sama. Hasil hitung cepat tersebut mendekati hasil resmi dari rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Menurut Niken, RRI melakukan hitung cepat berdasarkan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Metodologi kami sudah ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan, yang melakukan itu Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pengembangan (Puslitbang Diklat) RRI, jadi teman-teman di situ sehari-harinya meneliti. Mereka lakukan audience research, penelitian khalayak, meneliti opini masyarakat juga, jadi kita sudah membuat penelitian-penelitian yang banyak," kata Niken.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan bahwa Komisi I DPR berencana memanggil jajaran direksi RRI setelah hasil hitung cepat lembaga itu disiarkan oleh media massa. Menurut Mahfudz, RRI bukanlah lembaga survei resmi yang dapat melakukan hitung cepat dan harus dapat menjaga netralitasnya sebagai lembaga penyiaran publik.