Kompas.com - 14/07/2014, 21:29 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Radio Republik Indonesia (RRI) Niken Widiastuti menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi I DPR RI terkait hasil hitung cepat yang dilakukan RRI dalam Pemilu Presiden 2014. Ia mengatakan, RRI telah mendapatkan legitimasi dari Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara hitung cepat.

"Kami sangat siap dipanggil karena RRI menyelenggarakan hitung cepat dengan izin dari KPU, lalu anggaran sepenuhnya dari RRI, tidak ada sponsor, metodologi juga sudah ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Niken kepada Kompas.com, Senin (14/7/2014).

Meski menyatakan jajaran direksi RRI siap memenuhi panggilan tersebut, Niken belum mendapatkan surat pemanggilan dari Komisi I DPR.

Sebagaimana sejumlah lembaga survei, LPP RRI melakukan hitung cepat dalam Pilpres 2014. Hasil hitung cepat RRI mencatat pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla unggul dengan perolehan 52,49 persen suara, sedangkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mendapatkan 47,51 persen suara.

Bukan kali ini saja RRI melakukan hitung cepat. Pada Pemilu Legislatif 2014, RRI juga melakukan hal yang sama. Hasil hitung cepat tersebut mendekati hasil resmi dari rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Menurut Niken, RRI melakukan hitung cepat berdasarkan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Metodologi kami sudah ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan, yang melakukan itu Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pengembangan (Puslitbang Diklat) RRI, jadi teman-teman di situ sehari-harinya meneliti. Mereka lakukan audience research, penelitian khalayak, meneliti opini masyarakat juga, jadi kita sudah membuat penelitian-penelitian yang banyak," kata Niken.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan bahwa Komisi I DPR berencana memanggil jajaran direksi RRI setelah hasil hitung cepat lembaga itu disiarkan oleh media massa. Menurut Mahfudz, RRI bukanlah lembaga survei resmi yang dapat melakukan hitung cepat dan harus dapat menjaga netralitasnya sebagai lembaga penyiaran publik.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Nasional
UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Nasional
Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Nasional
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Nasional
Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Nasional
Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Nasional
Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Nasional
Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Nasional
Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Nasional
Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Jokowi Temukan Pungutan Liar di Tanjung Priok, Saber Pungli Tak Efektif?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X