Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Bisa Saja Pilihan Semua Pemilih di Sampang untuk Satu Calon

Kompas.com - 14/07/2014, 20:55 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa saja mendapatkan suara hingga 100 persen di satu tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini seperti yang terjadi di Kecamatan Ketapang, Sampang, Jawa Timur. Di daerah tersebut, pengaruh tokoh agama sangat besar untuk mengarahkan pilihan warga dalam Pemilu Presiden (Pilpres).

"Bisa jadi seperti pemilu legislatif lalu. Karena itu (pengaruh) kiai sangat kuat. Kalau orang tidak memilih apa yang dibilang kiai, orang bisa diusir dari kampungnya. Di sana pengaruh kiai sangat kuat," ujar Hadar, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014).

Pada Pemilu Legislatif 2014, 19 TPS menggelar pemungutan suara ulang karena ditemukan kecurangan pada TPS-TPS tersebut. Kecurangan tersebut mengarah untuk memenangkan calon anggota legislatif tertentu.

Hadar mengatakan, meski ada dugaan ada keterlibatan kiai dalam Pilpres 9 Juli lalu, pihaknya tetap akan melakukan klarifikasi soal apa yang terjadi pada belasan TPS yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan telak.

"Tapi sekarang sedang diselidiki di sana itu, apakah proses pemungutan suara dilakukan secara demokratis atau tidak," kata Hadar.

Sebelumnya, tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menerima laporan bahwa pasangan yang diusungnya itu tidak mendapatkan satu suara pun di beberapa TPS di Sampang dan Bangkalan, Madura, Jawa Timur, pada Pemilu Presiden 2014.

Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Ferry Mursyidan Baldan, mengaku heran karena berdasarkan pemantauan, lokasi TPS tersebut merupakan basis massa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan organisasi massa GP Anshor yang merupakan pendukung Jokowi-JK.

"Ini rasa-rasanya tidak mungkin karena di sana pasti ada kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memang mengusung dan mendukung pasangan Jokowi-JK. Selain itu ada kaum Nahdliyin yang simpatik pada Jokowi-JK serta relawan dan Anshor," kata Ferry, akhir pekan lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com