Selanjutnya, rekapitulasi akan masuk ke kabupaten/kota yang dijadwalkan bisa diselesaikan dua hari dan kemudian di provinsi selama dua hari.
"Akhirnya, rekapitulasi di nasional nanti diperlukan tiga hari, digelar pada 20 Juli hingga 22 Juli," kata Ferry.
Komisioner KPU, Arif Budiman, berharap, proses rekapitulasi setiap jenjang tidak molor.
Desa-kecamatan rawan
Badan Pengawas Pemilu juga mengindikasikan titik kritis pemilu ada pada rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK. Alasannya, PPS dan PPK adalah lembaga ad hoc yang dalam pemilu sebelumnya lekat dengan politik transaksional. PPS dan PPK rawan untuk diintervensi pihak lain dan sering ada indikasi mereka digoda orang-orang tertentu dan penguasa daerah.
”Waktunya memang sangat terbatas, makanya cara kami mengawal itu adalah memastikan bahwa teman-teman PPS, Panwas, memahami regulasi secara benar,” kata Ketua Bawaslu Muhammad.
Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat M Afifuddin menyerukan agar semua pihak tidak terbuai dengan hasil hitung cepat karena hasil sesungguhnya adalah rekapitulasi KPU tanggal 22 Juli.
"Kita harus tetap konsentrasi memantau rekapitulasi suara yang sedang berlangsung di semua tingkatan. Harus kita pastikan agar semuanya bisa berjalan transparan, tanpa ada kecurangan atau politik transaksional," kata Afif.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow juga meminta KPU benar-benar mengontrol rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK. Selama ini, perhatian publik dan media terhadap rekapitulasi di dua tingkat tersebut amat terbatas.
Berdasarkan pengalaman pada pemilu legislatif, menurut Jeirry, KPU menyerahkan sepenuhnya proses rekapitulasi di tingkat desa dan kecamatan kepada panitia yang bertugas. Seharusnya KPU melakukan supervisi ketat terhadap proses rekapitulasi tersebut.
Bawaslu dan Panwas juga harus aktif memantau rekapitulasi di desa dan kecamatan. Peran Bawaslu penting karena hanya mereka yang bisa mengubah hasil rekapitulasi atas dasar rekomendasi kepada KPU.
Jadwal rekapitulasi suara pilpres di tingkat desa/kelurahan berlangsung pada Kamis kemarin hingga Sabtu besok. Proses dilanjutkan ke tingkat kecamatan yang akan berlangsung pada Minggu lusa hingga Selasa pekan depan.
Jeirry menilai, potensi terjadinya manipulasi perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara sangat besar dalam pilpres tahun ini.
Pengawasan juga sebaiknya tidak hanya dilakukan pada proses rekapitulasi, tetapi juga pada penyimpanan kotak suara. Ketika banyak pihak fokus memantau rekapitulasi, besar kemungkinan kotak suara yang disimpan di gudang juga kurang mendapat pengawasan. Kondisi ini rawan dimanfaatkan pihak tertentu.
Kesalahan sering terjadi