Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Minta Warga Nahdliyin Awasi Penghitungan Suara Pilpres

Kompas.com - 10/07/2014, 19:15 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar memerintahkan Nahdliyin untuk ikut mengawal rekapitulasi suara pilpres. Ia juga meminta kader PKB untuk mengantisipasi potensi kecurangan di daerah-daerah luar Pulau Jawa.

"Kami perintahkan kepada warga Nahdliyin dan Nahdliyat untuk bersama-sama mengawal seluruh jalannya rekapitulasi suara Pilpres agar tidak ada satu suara dicurangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab," kata Muhaimin seusai doa bersama dengan anak yatim dan yatim piatu di kantor DPP PKB, Kamis (10/7/2014).

Muhaimin menjelaskan, pengawalan suara pilpres adalah dengan mengawasi penghitungan oleh KPU dari tingkat desa hingga pusat. Selain itu, ia juga meminta kepada warga PKB untuk mengantisipasi potensi kecurangan pada zona-zona wilayah yang dianggap berbahaya, supaya suara Pilpres tetap aman.

"Saya menyatakan seluruh warga PKB siaga satu untuk mengantisipasi, mengawal sehingga tidak ada kecurangan terutama dizona-zona jauh semisal luar Jawa yang tidak terjangkau mohon diawasi betul," sebut pria yang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini.

PKB menggelar doa bersama anak yatim dan yatim piatu dari Yayasan Al-Ahyat yang berjumlah 100 orang. Muhaimin beserta istri, dan Ketua DPP PKB Marwan Jafar memberikan santunan kepada seluruh jamaah yang hadir. Doa bersama yang bertema "Doa untuk Indonesia" ini, dipimpin oleh Ustad Edi Mulyadi, Ustad Sofi, dan Ustad H. Abdulghoni. Doa bersama ini bertujuan untuk mendoakan Indonesia mendapatkan pemimpin yang amanah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com