Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siap untuk Menang

Kompas.com - 10/07/2014, 08:41 WIB

Padahal, dapat dipastikan bahwa posisi petinggi partai berkuasa tersebut sama sekali tidak merekomendasikan perbuatan yang didakwakan KPK terhadapnya.

Soekarno akhirnya turun setelah semua kuasa berada di tangannya sekitar 20 tahun, hanya sekali melakukan pemilu (1955). Demikian juga Soeharto meliputi waktu 30 tahun.

Dalam dua masa ini, setidak-tidaknya dapat terbaca bahwa bagaimanapun mereka berkeinginan terus menjadi pemenang dengan mengenyampingkan konstitusi, melumpuhkan hak demokrasi yang sama sekali tidak diinginkan oleh keberadaan sebuah negara.

Harus diusahakan

Kita belum tahu bagaimana akhir kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, dengan memperhatikan begitu banyaknya kader Partai Demokrat yang terlibat korupsi, sedikit-banyaknya telah memperlihatkan ketidaksiapan untuk menang. Belum lagi kasus Hambalang dan Bank Century, misalnya, yang menyebut-nyebut nama keluarga inti SBY.

Jadi, siap untuk menang adalah upaya, baik pribadi maupun kelompok, untuk melaksanakan amanat bangsa.

Godaannya amat banyak dan dari berbagai sisi yang semuanya menyebabkan tantangan dari suatu kemenangan amatlah kabur, tidak tantangan bagi yang kalah.

Kembali pepatah lama yang umum dikenal dapat ditarik untuk mengalasi kesimpulan ini bahwa semakin tinggi suatu pohon, semakin kuat pula diterpa angin.

Mengacu pada pengalaman bernegara, mulai dari Soekarno sampai SBY, rasanya siap untuk memang tidak begitu mudah diwujudkan betapapun harus diusahakan, betapapun sederhana kedengarannya. Baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo (disebut berdasarkan nomor urut) harus membuktikan bahwa mereka bisa diandalkan untuk itu.

Sementara tidak sedikit masyarakat yang merindukan bagaimana penggantian presiden lima atau sepuluh tahun mendatang dilakukan tanpa pejabat nomor satu itu dililit masalah intern ataupun ekstern.

Tidak menghadapi kader partai yang amburadul dan diri sendiri ataupun keluarga yang terancam masalah hukum, apalagi sampai ternista seperti dialami Soekarno dan Soeharto.

Ya, bagaimana George HW Bush menyerahkan kekuasaan kepada Bill Clinton, kemudian kepada Barack Obama, di AS sana, begitu kira-kira kerinduan masyarakat tersebut. Tanpa gejolak intern ataupun ekstern, apalagi sampai kudeta, baik kasar maupun halus. Semoga….

Taufik Ikram Jamil
Sastrawan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com