Hakim Perintahkan Jaksa KPK Buka Blokir Aset Mantan Petinggi Adhi Karya

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memerintahkan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka blokir sejumlah harta atau aset yang disita dari mantan Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mokhamad Noor.

Aset tersebut sebelumnya disita oleh KPK terkait dengan penyidikan kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Memerintahkan penuntut umum pada KPK untuk membuka blokir berupa tanah di daerah Yogyakarta atas nama nyonya Dewi Purnama Sari, mobil di daerah Jawa Tengah atas nama Teuku Bagus Mokhamad Noor," ujar Ketua Majelis Hakim Purwono Edi Santoso saat membaca surat putusan Teuku Bagus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (8/7/2014).

Hakim juga meminta jaksa KPK membuka blokir kendaraan bermotor atas nama Agil Rakestu Prabawibawa yang disita di Jawa Tengah dan tujuh mobil di Samsat 3 Ditlantas Polda Jawa Tengah atas nama Teuku Bagus, Tri Elyani, Nimas Primasari Ayuning Ratri, dan Nanda Hapsari Ayu Ningratri.

Selain itu, mengembalikan 22 kendaraan bermotor 22 yang disita Kapolda Jawa Tengah atas nama Agil, Teuku Bagus, EH Siswanto, Nanda Hapsari, Tri Elyani, dan Hendri Pramono. Hakim pun memerintahkan delapan mobil di daerah Yogyakarta serta dua motor Harley Davidson dikembalikan dan dua kendaraan yang disita KPK di daerah Jakarta atas nama Zariah Utama.

Tak hanya itu, hakim memerintahkan KPK membuka blokir rekening bank dan asuransi atas nama Teuku Bagus dan istri, dan anak-anaknya.

Sebelumnya, Teuku Bagus divonis 4 tahun penjara dan 6 bulan dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan penjara. Hakim menilai Teuku Bagus terbukti melakukan korupsi proyek P3SON Hambalang.

Teuku Bagus dinyatakan terbukti menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 4,532 miliar dari proyek Hambalang. Namun, menurut hakim, uang itu seluruhnya telah dikembalikan ke KPK sehingga Teuku Bagus tidak dikenakan hukuman membayar uang pengganti.

Dalam kasus ini, Teuku Bagus telah menggelontorkan uang ke sejumlah pihak untuk memuluskan PT Adhi Karya memenangkan proyek Hambalang.

Perbuatan Teuku Bagus secara bersama-sama itu telah merugian keuangan negara Rp 464,514 miliar berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK sebelumnya, yaitu 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.