Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Perlu Antisipasi Lonjakan Pemilih

Kompas.com - 08/07/2014, 16:19 WIB

Pemilih yang belum mendapatkan C6 bisa menanyakan kepada ketua RT atau langsung ke KPPS setempat. Pada pemilu presiden kali ini, kata Ferry, ada regrouping TPS yang kini maksimal bisa menampung hingga 800 pemilih, dari sebelumnya pada pemilu legislatif lalu dibatasi 400 orang. ”Dampaknya, akan ada perubahan TPS, terutama di perkotaan yang jarak pemilih dengan TPS saling berdekatan,” kata Ferry.

Karena itu, untuk memastikan lokasi TPS, pemilih bisa mengakses Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (Sidalih) daring atau dengan memastikan mendapatkan C6 dari KPPS atau ketua RT.

Logistik sampai TPS

Terkait logistik pemilu, KPU berharap hari ini, Selasa (8/7), semua jajaran KPU kabupaten/kota telah mendistribusikan logistik ke semua kecamatan, desa-desa, dan bahkan hingga ke TPS. Daerah yang masih terkendala distribusi logistik melalui jalur reguler diharapkan bisa memanfaatkan jalur udara.

”Berdasarkan laporan, saat ini pergerakan dalam posisi dari kecamatan ke desa dan besok dari desa ke TPS,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Ditanya soal kesulitan distribusi logistik, Husni mengatakan, hingga saat ini kesulitannya masih seperti pada pemilu legislatif lalu. ”Kesulitan utama itu pada daerah kepulauan dan daerah yang akses transportasinya tidak lancar, seperti di Yahukimo, Maluku Barat Daya, Natuna, Mentawai, dan Selayar,” kata Husni.

KPU berharap semua pihak bisa mengerahkan semua potensi. ”Karena tanggal 8 Juli semua logistik diharapkan sudah ada di TPS. Kalau enggak terkejar angkutan laut atau darat, akan digunakan pesawat udara,” kata Husni.

Papua terhambat cuaca

Pemantauan Kompas di Jayapura, KPU belum dapat mendistribusikan logistik pemilu presiden untuk 20 distrik di Kabupaten Yahukimo, Papua. Faktor cuaca buruk kembali menjadi penyebab keterlambatan distribusi ke wilayah-wilayah yang hanya diakses dengan menggunakan pesawat.

Berdasarkan data KPU Provinsi Papua, hingga kemarin, distribusi logistik pemilu di Yahukimo baru mencapai empat distrik yang ditempuh melalui jalur sungai, yakni Silimo, Suru-suru, Obio, dan Sumo, sedangkan melalui jalur darat adalah Seredala, Langda, Bomela, Suntamon, Korupun, Sela, Duran, dan Kwelamdua.

Menurut Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoy, pengiriman logistik melalui jalur udara hanya bisa ditempuh ke wilayah Kurima yang berdekatan dengan Kabupaten Jayawijaya.

Anggota Panitia Pengawas Pemilu Anugrah Patah menyatakan, pihaknya telah berulang kali mengingatkan KPU Provinsi Papua agar mempercepat distribusi logistik ke Yahukimo. Namun, saran tersebut terkesan tak didengarkan.

Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur, logistik pemilu presiden sudah tersalur ke 22 kabupaten/kota sejak Jumat (4/7). Kini, sebagian besar logistik sudah didorong ke kecamatan, tetapi sebagian masih menumpuk di KPUD kabupaten/kota. ”Tidak ada masalah dengan logistik,” kata juru bicara KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe, di Kupang.

KPU Kalimantan Barat juga sudah mendistribusikan logistik dari tingkat kecamatan menuju desa/kelurahan pada Senin. Bahkan, untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, misalnya daerah kepulauan, logistik sudah tiba di tingkat desa, Minggu.

Komisioner KPUD Kalbar Misrawi menuturkan, berdasarkan hasil pemantauan KPUD Kalbar di sejumlah kecamatan, surat suara sedang dalam proses pendistribusian menuju desa.

Suasana di Banjarmasin dan sekitarnya pada Senin masih terbilang kondusif. Penyelenggara dan pengawas pemilu pun optimistis pemilu presiden di Kalimantan Selatan akan berlangsung dalam suasana yang kondusif. (AMR/ESA/ETA/BAH/FLO/KOR/WER/FRN/JUM)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com