KPU Perlu Antisipasi Lonjakan Pemilih

JAKARTA, KOMPAS.com — Berdasarkan hasil survei Kompas, hampir semua responden (97 persen) menyatakan bakal menggunakan hak pilihnya pada 9 Juli mendatang. Berkaca dari pelaksanaan pemilihan umum presiden di luar negeri, Komisi Pemilihan Umum perlu mengantisipasi hal itu.

Dari 1.109 responden yang tersebar di semua provinsi di Indonesia, hanya 1,8 persen yang ragu-ragu menggunakan hak pilih dan hanya 0,2 persen yang sejak awal menyatakan bakal golput.

Meski demikian, yang perlu menjadi perhatian KPU, seperempat responden (26,2 persen) hingga kemarin menyatakan belum menerima surat undangan. Adapun yang menyatakan sudah memiliki surat undangan sebanyak 73,2 persen.

Ketiadaan surat undangan ini kerap menjadi persoalan bagi pemilih, apalagi jika pemilih tidak terdaftar di tempat pemungutan suara (TPS) bersangkutan. Terlebih, dalam pemilu presiden kali ini pun, akan ada pengelompokan TPS.

Survei panel ini dilaksanakan Senin, 7 Juli 2014, di 34 provinsi seluruh Indonesia, dengan N = 1.109, sampling error +/- 2,9 persen. Hasil survei mencerminkan opini masyarakat Indonesia.

Kesulitan memilih

Hingga kemarin, informasi yang dihimpun Kompas menemukan masih banyak keluhan warga yang tak bisa pindah memilih atau terancam tidak bisa mencoblos karena tak terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena sedang berada di perantauan. Mereka juga khawatir tidak bisa memilih karena sampai kemarin belum menerima surat undangan (formulir C6).

Komisioner KPU Hadar N Gumay membantah bahwa pihaknya abai dengan berbagai aspirasi terkait kesulitan memilih warga di perantauan atau warga yang belum terdata di daftar pemilih. Hadar mencontohkan, ketika banyak yang berteriak belum bisa mengurus formulir pindah memilih (A5) dari tempat tujuan, KPU akhirnya mengeluarkan surat edaran.

”A5 akhirnya bisa diurus di tempat asal dengan diuruskan keluarganya dan bisa dikirim via faks atau di-scan untuk dikirim ke e-mail,” kata Hadar.

Namun, Hadar mengakui banyak penyelenggara di tingkat bawah yang belum menerima surat edaran itu. ”Bahwa akhirnya kami tidak bisa menjangkau sampai Panitia Pemungutan Suara (PPS), itu harap dimaklumi. Kita harus paham mengurus ini semua tidak mudah. Kami telah memberi ruang, tetapi kalau ruang itu tak dimanfaatkan, masak kami dituntut,” kata Hadar.

Pemberitahuan memilih

Hadar kembali mengingatkan bahwa surat pemberitahuan memilih atau C6 bukanlah syarat memilih. Karena itu, jika ada warga yang hingga hari pemungutan suara tidak mendapatkan C6, jangan khawatir karena tetap bisa memilih. ”Yang terpenting, dia namanya masuk dalam daftar pemilih,” kata Hadar.

Hadar juga mengingatkan kepada petugas TPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar tidak asal percaya kepada warga yang membawa formulir C6. ”Walaupun dia bawa C6, tetap cek kondisinya apakah dia benar-benar sudah terdaftar, bisa dicocokkan dengan data KTP-nya,” kata Hadar.

Belum dapat undangan

Terkait pendistribusian C6, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengharapkan agar KPPS tidak diskriminatif. Penyerahan C6 ada berita acaranya sehingga bisa dipantau jika ada KPPS yang berusaha curang.

Pemilih yang belum mendapatkan C6 bisa menanyakan kepada ketua RT atau langsung ke KPPS setempat. Pada pemilu presiden kali ini, kata Ferry, ada regrouping TPS yang kini maksimal bisa menampung hingga 800 pemilih, dari sebelumnya pada pemilu legislatif lalu dibatasi 400 orang. ”Dampaknya, akan ada perubahan TPS, terutama di perkotaan yang jarak pemilih dengan TPS saling berdekatan,” kata Ferry.

Karena itu, untuk memastikan lokasi TPS, pemilih bisa mengakses Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (Sidalih) daring atau dengan memastikan mendapatkan C6 dari KPPS atau ketua RT.

Logistik sampai TPS

Terkait logistik pemilu, KPU berharap hari ini, Selasa (8/7), semua jajaran KPU kabupaten/kota telah mendistribusikan logistik ke semua kecamatan, desa-desa, dan bahkan hingga ke TPS. Daerah yang masih terkendala distribusi logistik melalui jalur reguler diharapkan bisa memanfaatkan jalur udara.

”Berdasarkan laporan, saat ini pergerakan dalam posisi dari kecamatan ke desa dan besok dari desa ke TPS,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Ditanya soal kesulitan distribusi logistik, Husni mengatakan, hingga saat ini kesulitannya masih seperti pada pemilu legislatif lalu. ”Kesulitan utama itu pada daerah kepulauan dan daerah yang akses transportasinya tidak lancar, seperti di Yahukimo, Maluku Barat Daya, Natuna, Mentawai, dan Selayar,” kata Husni.

KPU berharap semua pihak bisa mengerahkan semua potensi. ”Karena tanggal 8 Juli semua logistik diharapkan sudah ada di TPS. Kalau enggak terkejar angkutan laut atau darat, akan digunakan pesawat udara,” kata Husni.

Papua terhambat cuaca

Pemantauan Kompas di Jayapura, KPU belum dapat mendistribusikan logistik pemilu presiden untuk 20 distrik di Kabupaten Yahukimo, Papua. Faktor cuaca buruk kembali menjadi penyebab keterlambatan distribusi ke wilayah-wilayah yang hanya diakses dengan menggunakan pesawat.

Berdasarkan data KPU Provinsi Papua, hingga kemarin, distribusi logistik pemilu di Yahukimo baru mencapai empat distrik yang ditempuh melalui jalur sungai, yakni Silimo, Suru-suru, Obio, dan Sumo, sedangkan melalui jalur darat adalah Seredala, Langda, Bomela, Suntamon, Korupun, Sela, Duran, dan Kwelamdua.

Menurut Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoy, pengiriman logistik melalui jalur udara hanya bisa ditempuh ke wilayah Kurima yang berdekatan dengan Kabupaten Jayawijaya.

Anggota Panitia Pengawas Pemilu Anugrah Patah menyatakan, pihaknya telah berulang kali mengingatkan KPU Provinsi Papua agar mempercepat distribusi logistik ke Yahukimo. Namun, saran tersebut terkesan tak didengarkan.

Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur, logistik pemilu presiden sudah tersalur ke 22 kabupaten/kota sejak Jumat (4/7). Kini, sebagian besar logistik sudah didorong ke kecamatan, tetapi sebagian masih menumpuk di KPUD kabupaten/kota. ”Tidak ada masalah dengan logistik,” kata juru bicara KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe, di Kupang.

KPU Kalimantan Barat juga sudah mendistribusikan logistik dari tingkat kecamatan menuju desa/kelurahan pada Senin. Bahkan, untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, misalnya daerah kepulauan, logistik sudah tiba di tingkat desa, Minggu.

Komisioner KPUD Kalbar Misrawi menuturkan, berdasarkan hasil pemantauan KPUD Kalbar di sejumlah kecamatan, surat suara sedang dalam proses pendistribusian menuju desa.

Suasana di Banjarmasin dan sekitarnya pada Senin masih terbilang kondusif. Penyelenggara dan pengawas pemilu pun optimistis pemilu presiden di Kalimantan Selatan akan berlangsung dalam suasana yang kondusif. (AMR/ESA/ETA/BAH/FLO/KOR/WER/FRN/JUM)