Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/06/2014, 16:37 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nelson Simanjuntak, menyatakan Ketua Umum Hanura Wiranto tidak melakukan kampanye hitam seperti yang dituduhkan oleh anggota Tim Advokasi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Habiburokhman. Oleh karena itu, Bawaslu tidak menindaklanjuti kembali kasus tersebut.

"(Konferensi pers oleh Wiranto) Bukan ditujukan untuk kampanye. Dari keterangan itu juga, Wiranto tidak memenuhi unsur kampanye dalam bentuk penyampaian visi misi dan program sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye," ujar Nelson, di Jakarta, Rabu (25/6/2014).

Nelson melanjutkan, Wiranto tidak dikenai sanksi pelanggaran pemilu. Sebab, saat Wiranto menjelaskan pada publik terkait Dewan Kehormatan Perwira, posisinya adalah sebagai mantan Panglima ABRI.

Wiranto pun saat itu menggelar konferensi pers dalam rangka menjawab desakan publik melalui media, yang meminta supaya mantan Panglima ABRI itu menjawab pernyataan Prabowo saat debat capres perdana. Saat itu, ketika ditanyakan oleh cawapres Jusuf Kalla, Prabowo melempar pertanyaan tersebut kepada atasannya, yakni Wiranto. Hal itu berkembang menjadi desakan, yang memaksa Wiranto untuk menjawabnya.

Dari segi pelanggaran kampanye hitam, Nelson memaparkan, Bawaslu harus berpatokan dengan pasal dalam UU Pemilu. Padahal, di dalam pernyataan Wiranto, tidak ada unsur kampanye hitam atau putih. Oleh sebab itu, Nelson pun mengatakan tidak akan melakukan tindak lanjut atas kasus tersebut. "Tidak ada tindak lanjut. Kami hentikan," kata Nelson.

Ia juga menjelaskan, meski mungkin tidak memuaskan bagi pelapor, keputusan ini sesuai tugasnya yang dinaungi undang-undang pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com