Kompas.com - 23/06/2014, 15:20 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA,KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI Nurhayati Ali Assegaf membantah dukungan Ruhut Sitompul kepada pasangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla telah direstui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Demokrat akan mengambil tindakan tegas jika Ruhut tetap mendeklarasikan dukungannya, Senin (23/6/2014) malam ini.

"Kalau dinyatakan SBY merestui, saya klarifikasi itu tidak benar. Saya kenal betul Pak SBY. Ini sangat mengganggu, khususnya bagi kader partai yang lain," ujar Nurhayati di Kompleks Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin siang.

Nurhayati mengatakan, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat Mei lalu telah ditetapkan kesepakatan partai terkait dukungan kepada capres. Hasil Rapimnas menyatakan, 56 persen peserta meminta Demokrat untuk netral, 22 persen mendukung capres Prabowo-Hatta, dan 21 persen meminta membentuk poros baru bersama Golkar yang saat itu belum menentukan koalisi.

"Ini hasil yang digelar secara demokratis. Kalau memang Pak Ruhut memiliki pilihan dukungan yang lain, kenapa tidak dikemukakan saat rapimnas?" ujarnya.

Nurhayati mengatakan, selama ini Ruhut menjadi bagian tim sukses pemenangan peserta Konvensi Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo. Ia menyebutkan, Ruhut tidak pernah menyatakan mendukung Jokowi meski pencalonan Jokowi sudah dideklarasikan sejak lama. Hal lain yang disayangkan Nurhayati adalah pernyataan Ruhut terkait dukungannya yang ia nilai membawa-bawa nama SBY.

"Kami minta Saudara Ruhut untuk tidak membawa nama SBY, khususnya dalam dukungannya pada capres lain yang tidak sesuai dengan hasil Rapimnas Demokrat," katanya.

Selain itu, ia juga meminta kader partai di daerah untuk melakukan komunikasi politik sesuai dengan arahan Rapimnas.

Dukungan Ruhut terhadap Jokowi itu akan disampaikannya dalam acara deklarasi yang digelar malam ini (baca: Dulu Menyerang, Kini Ruhut Dukung Jokowi-JK). Sebelumnya, Ruhut kerap mengkritik kinerja Jokowi di Pemprov DKI Jakarta (baca: Ruhut: Jokowi Pening Termakan Janji Sendiri). Dia bahkan kerap menyerang ketika Jokowi diwacanakan menjadi capres. (baca: Ruhut: Kalau Jokowi Capres, Apa Enggak Ketawa?)

Baca juga:

Ruhut: Jokowi Nyapres, Emang Gue Pikirin?

Ruhut: Lihat Saja, Jokowi Akan Dikalahkan Pramono Edhie)

Ruhut: Jokowi Presiden, tapi Jadi RI-4, Bukan RI-1

Kata Ruhut, Mega Mesti "Sowan" ke SBY agar Jokowi Tak Kalah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.