Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Beda BPJS Kesehatan dengan Kartu Sehat ala Jokowi?

Kompas.com - 19/06/2014, 08:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com - Calon presiden Joko Widodo menawarkan program unggulan di bidang kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun, program itu dinilai tumpang tindih dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang sudah diterapkan sejak 1 Januari 2014.

Jokowi bahkan dituding kubu Prabowo-Hatta telah membuat kebohongan besar dengan menawarkan KIS. Apa sebenarnya beda KIS dengan BPJS Kesehatan yang sekarang sudah ada itu?

Tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla, Wijayanto Samirin, mengungkapkan KIS adalah penyempurnaan dari program BPJS Kesehatan yang sudah ada. Program itu akan memberikan akses kesehatan yang lebih luas kepada seluruh warga Indonesia.

"Jika biasanya pasien yang mendatangi pasien, KIS ini akan ada dokter keliling. Dokter yang nantinya akan datang," ungkap Wijayanto dalam acara diskusi di Universitas Indonesia (UI), Rabu (18/6/2014).

Wijayanto menambahkan setiap warga yang memiliki KIS juga akan mendapatkan pelayanan kesehatan sampai di tingkat desa dengan memanfaatkan Posyandu. Di Posyandu, ujar dia, akan dibuat rumah sehat. "Akan ada 55.000 rumah sehat di seluruh Indonesia," sebut dia.

Tak hanya mengatasi penyakit, kata Wijayanto, melalui KIS pemerintahan yang dipimpin Jokowi berencana memberikan program perbaikan gizi. Jokowi, lanjutnya, bertekad memperbaiki gizi 28 juta penduduk Indonesian. "Mereka harus diisi dengan gizi yang bagus, bagian dari program ini penyediaan susu dan suplemen, makanan tambahan bagi ibu hamil," ucap Wijayanto.

Politisi Partai Nasdem, Fery Mursidan Baldan, yang juga masuk tim sukses Jokowi-JK, menambahkan cakupan pelayanan KIS akan lebih luas. Dia mencontohkan kartu BPJS hanya bisa digunakan untuk di wilayah tempat kartu itu diterbitkan.

Adapun KIS, ujar Fery, tidak akan memberi sekat wilayah bagi pelayanan kesehatan. "Kami juga akan gunakan database keanggotaan berdasarkan e-KTP. Sekarang ini banyak BPJS data fiktif. Makanya diterapkan e-KTP," imbuh dia.

Terkait masalah pembiayaan KIS, Fery mengatakan sudah ada perhitungan cermat yang dibuat. Pemerintah, kata dia, akan menanggung biaya kesehatan warga miskin. Sementara bagi warga yang berpenghasilan mencukupi, akan ada penetapan tarif yang dibayar perusahaan layaknya mekanisme BPJS Kesehatan yang sekarang berjalan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com