Timses Prabowo-Hatta Laporkan Saiful Mujani ke Bawaslu

Kompas.com - 11/06/2014, 13:47 WIB
Tim pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melaporkan dugaan kampanye hitam yang dilakukan Direktur Utama Saiful Mujani Research & Consulting, Saiful Mujani. Deytri Aritonang/KOMPAS.comTim pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melaporkan dugaan kampanye hitam yang dilakukan Direktur Utama Saiful Mujani Research & Consulting, Saiful Mujani.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melaporkan dugaan kampanye hitam yang dilakukan Direktur Utama Saiful Mujani Research & Consulting, Saiful Mujani, kepada Bawaslu. Kampanye hitam itu disebut dilakukan saat yang bersangkutan berbicara pada forum pemuda Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, Minggu (8/6/2014) lalu.

"Kami menemukan direktur sebuah lembaga survei, Saiful Mujani dalam pembicaraannya bukan memberikan penjelasan mencerahkan, malah melakukan upaya fitnah, black campaign, provokasi dan kampanye terselubung," ujar Sekretaris Relawan Gerakan Muda Banten (RGMB) untuk Prabowo-Hatta, Puji Santosa, sebelum menyampaikan laporannya di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2014).

Dalam acara tersebut, kata dia, Saiful menyampaikan bahwa ayah Prabowo adalah seorang pemberontak NKRI dan Prabowo berasal dari keluarga yang heterogen.

"Penekanan perbedaan agama selalu dikatakan oleh dia," katanya.

Selain itu, ujar Puji, Saiful juga menyampaikan bahwa Prabowo tidak diperbolehkan ke Amerika Serikat karena terbukti sudah melakukan pembunuhan dan pelanggaran HAM. Untuk mendukung laporannya, Puji dan timnya membawa beberapa barang bukti, di antaranya undangan pertemuan, foto dan rekaman suara Saiful dalam pertemuan itu.

Selain itu, dia juga membawa beberapa atribut kampanye pasangan capres nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla seperti kaos, pin dan stiker.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X