Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pemekaran Daerah Tidak Masalah, asalkan...

Kompas.com - 09/06/2014, 21:38 WIB
Laksono Hari Wiwoho

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut dua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mendapatkan pertanyaan dari calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto, soal pemilihan kepala daerah dan pemekaran wilayah. Dalam waktu satu menit, Jokowi mengaku sepakat dengan adanya pemekaran wilayah. Namun, Jokowi berpendapat perlu adanya pengetatan pengawasan pemekaran wilayah baru itu.

"Soal pemekaran, tempat-tempat yang memang sangat perlu dimekarkan dalam rangka lebih untuk mengembangkan provinsi daerah itu, tidak ada masalah, tapi dengan catatan saat dimekarkan dan tidak bisa mandiri dan hanya membebani, bisa ditarik lagi dan dihapuskan lagi," ujar Jokowi dalam acara Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Jokowi juga menilai perlunya pemberian bantuan anggaran yang diperketat kepada pemerintah daerah baru itu. Menurut dia, penyaluran anggaran ke daerah baru itu harus perlu diperiksa dengan saksama. "Yang paling penting jangan sampai ada lobi-lobi, atau dengan cara menekan ke pusat, tapi dengan kalkulasi perhitungan cermat dan teliti," ucap Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan pemekaran daerah jangan sampai menghabiskan anggaran. Terlebih lagi, lanjutnya, anggaran untuk pemekaran ini menghabiskan anggaran untuk pelayanan masyarakat.

Sementara itu, untuk pelaksanaan pilkada langsung, Jokowi menyatakan dirinya lebih setuju apabila pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan secara langsung. "Sebagai bentuk kedaulatan pemilu langsung kepala daerah bupati, wali kota, gubernur, tetap dilakukan seperti sekarang. Namun, teknisnya perlu diperbaiki, yaitu dengan dilakukan pemilu serentak mungkin bisa di sebuah provinsi atau mungkin dalam bertahap dalam sebuah negara," kata Jokowi.

Sebelumnya, Prabowo bertanya tanggapan Jokowi soal pilkada. Prabowo menilai pelaksanaan pemilu langsung untuk kepala daerah saat ini menghabiskan anggaran besar, yakni mencapai Rp 13 triliun. Dia pun mengarahkan jika gubernur, bupati, dan wali kota dipilih melalui DPRD, negara akan berhemat Rp 13 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com