Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI: Nekat jika Babinsa Mendata Preferensi Pilihan Warga untuk Pilpres

Kompas.com - 05/06/2014, 18:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com 
— Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menilai, terlalu dini untuk menyimpulkan adanya pendataan anggota bintara pembina desa (babinsa) terhadap preferensi pilihan warga dalam pemilu presiden mendatang. Menurut dia, bisa saja orang tersebut hanya mengaku sebagai anggota babinsa.

"Terlalu dini mengatakan babinsa," kata Fuad dalam wawancara dengan Kompas TV, Kamis (5/6/2014). Hal itu dikatakan Fuad menyikapi informasi adanya pendataan preferensi warga di wilayah Cideng, Jakarta Pusat, oleh orang yang mengaku anggota babinsa.

Fuad mengatakan, pihaknya tidak pernah menginstruksikan pendataan preferensi pilihan warga untuk Pilpres 2014 kepada babinsa. Pendataan yang dilakukan babinsa, kata dia, hanya seperti memetakan rawan bencana di daerah.

Lantaran tidak ada instruksi pendataan, kata Fuad, maka terlalu nekat jika ada anggota babinsa yang mendata preferensi pilihan warga. Terlebih lagi jika yang dilakukan sampai mengarahkan memilih pasangan capres-cawapres tertentu.

Ia menekankan instruksi Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko bahwa TNI netral dalam pemilu. "Terlalu nekat jika seorang babinsa (melakukan pendataan ini). Bunuh diri dia namanya," ucap Fuad.

Fuad menambahkan, pihaknya tengah menelusuri kebenaran informasi itu. Fuad berharap, warga yang mengetahui adanya aktivitas babinsa seperti itu agar memberikan informasi kepada pihaknya.

"Kalau babinsa, pasti pakai pakaian dinas, ada name tag, dilaporkan saja," ucap Fuad.

Komisioner Bawaslu, Daniel Zuchron, dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa pihaknya tengah menindaklanjuti informasi tersebut. Pihaknya bersama Kepolisian dan TNI mulai malam ini akan melakukan penelusuran di lapangan.

Ia mengimbau kepada warga untuk mewaspadai jika ada orang yang melakukan pendataan ke rumah-rumah. "Katakan tidak kepada orang-orang yang tidak jelas datang ke rumah," ucapnya.

Seperti diberitakan, menjelang pemilu presiden, warga di kawasan Jakarta Pusat diresahkan oleh pendataan mengenai siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan mereka pilih. Pendataan itu dilakukan oleh orang yang mengaku anggota babinsa.

Masalahnya, dalam pendataan itu, warga diarahkan untuk memilih pasangan yang diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Pihak Prabowo-Hatta sudah memastikan pihaknya menjaga netralitas TNI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

Nasional
Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Nasional
Modal 'Hattrick' Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Modal "Hattrick" Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Nasional
60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

Nasional
Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Nasional
'Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik'

"Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik"

Nasional
Presiden Jokowi Tanya ke Menkes, Kenapa Harga Obat Mahal Tapi Industri Farmasi Tak Maju-maju

Presiden Jokowi Tanya ke Menkes, Kenapa Harga Obat Mahal Tapi Industri Farmasi Tak Maju-maju

Nasional
Jokowi Minta Menkes Cari Formulasi Harga Obat dan Alkes Murah, Ditunggu 2 Minggu

Jokowi Minta Menkes Cari Formulasi Harga Obat dan Alkes Murah, Ditunggu 2 Minggu

Nasional
Jokowi Perintahkan Jajarannya Susun Konsep Relaksasi Pajak Kesehatan dalam 2 Minggu

Jokowi Perintahkan Jajarannya Susun Konsep Relaksasi Pajak Kesehatan dalam 2 Minggu

Nasional
Kapolri Pastikan Tak Ada yang Ditutupi Dalam Penyelidikan Kematian Siswa SMP di Padang

Kapolri Pastikan Tak Ada yang Ditutupi Dalam Penyelidikan Kematian Siswa SMP di Padang

Nasional
KPK Kembalikan HP dan Buku Catatan Hasto jika Tak Terkait Perkara Harun Masiku

KPK Kembalikan HP dan Buku Catatan Hasto jika Tak Terkait Perkara Harun Masiku

Nasional
Tingkat Kemiskinan Hanya Turun 2,22 Persen Selama Jokowi Menjabat, Menkeu Enggan Beri Tanggapan

Tingkat Kemiskinan Hanya Turun 2,22 Persen Selama Jokowi Menjabat, Menkeu Enggan Beri Tanggapan

Nasional
Kapolri Terjunkan Propam dan Itwasum Cek Penyidikan Kasus Kematian Siswa SMP di Padang

Kapolri Terjunkan Propam dan Itwasum Cek Penyidikan Kasus Kematian Siswa SMP di Padang

Nasional
Bappenas Siapkan PDN di Empat Lokasi

Bappenas Siapkan PDN di Empat Lokasi

Nasional
Pendanaan Kunjungan Paus ke Indonesia Ditanggung Bersama, Bukan Hanya Satu Dua Orang

Pendanaan Kunjungan Paus ke Indonesia Ditanggung Bersama, Bukan Hanya Satu Dua Orang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com