Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Sindir Dahlan Iskan Soal Gonta-ganti Direksi BUMN

Kompas.com - 04/06/2014, 12:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar para menteri tidak mengambil kebijakan strategi tanpa sepengetahuannya. Presiden secara spesifik juga melarang aksi gonta-ganti direksi badan usaha milik negara (BUMN).

"Belajar dari pengalaman 2009 dulu, para menteri dan anggota kabinet saya minta tidak mengambil keputusan strategis sebelum dikonsultasikan dan dilaporkan kepada presiden. Misalnya di bidang energi dan pertambangan, mungkin kontrak, perizinan, mungkin kehutanan. Bidang perdagangan dan bidang usaha BUMN," ujar Presiden Yudhoyono dalam sidang kabinet paripurna di kantor kepresidenan, Rabu (4/6/2014).

Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar para menteri dan anggota kabinet melakukan penggantian pejabat utama pemerintah dan usaha negara. Misalnya, eselon I kementerian dan direktur utama BUMN. "Jika terpaksa, silakan laporkan kepada saya, misalnya yang bersangkutan masuk masa pensiun atau ada masalah lain yang serius. Bisa saudara mengusulkan seperti tu. Tapi jangan main copot dan main ganti karena timing-nya tidak tepat. Hakikatnya sekarang ini kita ada dalam masa transisi," kata Presiden.

Kepala Negara mengatakan, sisa waktu 4,5 bulan bukanlah waktu yang lama. Untuk itu, Presiden mengharapkan para menteri menjaga etika logika terkait pengambilan keputusan strategis untuk jangka waktu menengah dan jangka panjang, termasuk penentuan pejabat utama.

"Presiden dan pemerintahan mendatanglah yang lebih memiliki hak dan yang akan menentukan. Bukan berarti tidak boleh karena mungkin pejabat itu, mungkin kinerjanya buruk sekali, masa pensiun. Tapi semangatnya bukan copot-mencopot, tapi harus bertenggang rasa kepada presiden yang akan datang," katanya.

Pernyataan Presiden ini secara tidak langsung menyindir aksi Menteri BUMN Dahlan Iskan. Pada Mei 2014, Dahlan sudah melakukan pencopotan terhadap direksi di dua BUMN, yakni PT Pelayaran Nasional dan PT Pelabuhan Indonesia III. Dahlan juga sempat mencopot Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IV, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Dirut PT PAL Indonesia, dan Komisaris Utama PT Pindad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com