Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suswono Bantah Tudingan Hashim soal Diskriminasi Agama di Kementan

Kompas.com - 03/06/2014, 22:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Suswono membantah pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, yang menyebutkan adanya diskriminasi agama dalam tubuh kementerian tersebut. Ia menyayangkan tokoh sekaliber Hashim memberikan pernyataan tanpa didukung data yang akurat.

"Saya menyayangkan statement dari Pak Hashim kalau dia tidak mendapatkan klarifikasi terkait berita itu. Berita itu jelas tidak benar karena saat ini, boleh dikatakan masih banyak umat kristiani di Kementerian Pertanian," ujar Suswono kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2014).

Pernyataan Suswono itu terkait sebuah video di situs YouTube yang menampilkan Hashim dalam acara The United States-Indonesia (Usindo) Society Washington Special Open Forum Luncheon yang diadakan di Washington, DC, pada 17 Juli 2013.

Video tersebut memuat dua hal, pertama adalah pemecatan pegawai di Kementerian Pertanian yang dikuasai kader Partai Keadilan Sejahtera dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir. Kedua, berisi pernyataan Hashim yang menekankan bahwa Prabowo pro-Amerika.

Mengenai pemecatan pegawai Kementan, di video itu Hashim menyebut ada 73 pegawai yang dipecat karena beragama tertentu. Menurut Hashim, tindakan diskriminatif itu tidak bisa ditoleransi.

Dalam acara di Hotel Grand Sahid Jaya, Senin kemarin, adik calon presiden Prabowo Subianto, mengoreksi pernyataannya. Ia menyebutkan, bukan 73 orang yang dipecat, melainkan 76 orang. Hashim juga mengatakan bahwa pernyataan "pemurnian agama" yang tertuang dalam Manifesto Partai Gerindra sudah dihapus.

"Kita mau menegakkan Pancasila di negara kita," kata Hashim saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, kemarin.

Tidak berdasarkan agama

Suswono menegaskan tidak pernah memecat atas nama agama. Saat video itu ramai dibicarakan ke publik, dia sudah memeriksa jumlah pegawai beragama Kristen di kementeriannya. Dari hasil penelusuran itu, Suswono mendapati bahwa jumlah pegawai Kementan beragama tersebut tidak pernah lebih dari 70 orang semenjak masa kepemimpinan Bungaran Saragih (2000-2004).

Suswono mencontohkan, banyak di antara pemeluk agama Kristen mendapatkan kedudukan di eselon II dan eselon III Kementan, seperti Direktur Pemasaran Internasional Mesah Tarigan, Direktur Budidaya dan Pascapanen Buah Rahman Pinem, serta Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Sujarwanto.

"Di bawah Direktur Pemasaran Internasional, ada empat bagian lagi, salah satunya juga kristiani. Di eselon tiga lebih banyak lagi. Jadi itu sama sekali tidak benar apa yang disampaikan Pak Hashim, sangat disayangkan, tanpa diklarifikasi lebih dulu," katanya.

Mekanisme pemilihan dan pemecatan

Suswono juga menjelaskan tentang mekanisme promosi jabatan bagi para pejabat di lingkungan kementeriannya. Untuk pejabat eselon I, katanya, pemilihan langsung dilakukan oleh pejabat eselon II yang memberikan tiga nama kepada menteri. Tiga nama yang paling banyak didukung, nantinya akan diajukan ke Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai oleh Wakil Presiden Boediono.

Sementara untuk pemilihan pejabat eselon II, Suswono menjelaskan bahwa pejabat eselon I memberikan usulan kepada Sekretaris Jenderal. Menteri Pertanian kemudian yang akan memilih pejabat eselon II. Namun, mulai 2013, Suswono mengatakan Kementan menyiapkan format pemilihan baru untuk eselon II. "Kami sudah merancang sejak tahun lalu mekanisme lelang. Jadi tidak benar ada pengangkatan berdasarkan agama," ujarnya.

Sementara untuk pemecatan, Suswono mengakui banyak pegawai Kementan yang dipecat. Tetapi hal itu karena melihat kinerja buruk dari pegawai itu, misalnya kerap membolos kerja, bukan karena faktor agama. "Bahkan kalau mau dihitung, yang saya pecat itu orang Islam. Tapi ini kan wajar karena di Indonesia mayoritas muslim, di mana-mana juga pasti begitu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com