Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi Petakan Relawan Jokowi-JK agar Tidak "Overlap"

Kompas.com - 26/05/2014, 18:29 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Tjahjo Kumolo, akan mendata seluruh basis relawan pasangan tersebut. Pendataan dilakukan agar pergerakan relawan di seluruh Indonesia dapat sejalan dengan strategi yang diterapkan untuk memenangkan Jokowi-JK.

"Kita data semua relawan yang sudah berjalan, yang akan dilantik, atau yang belum dilantik," kata Tjahjo di Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Di lokasi yang sama, anggota koordinator relawan tim pemenangan Jokowi-JK, Eva Kusuma Sundari, menyatakan bahwa saat ini ada sekitar 25 organisasi relawan yang telah resmi terdaftar. Seluruh organisasi relawan itu dimotori oleh simpatisan PDI-P dan berasal dari seluruh Indonesia.

Eva menyebutkan, jumlah organisasi relawan itu terus bertambah, seiring masuknya Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura sebagai partai pendukung. Partai Nasdem, misalnya, akan membawa sedikitnya tiga organisasi relawan. "Kita adakan pemetaan supaya tidak overlap," ujar Eva.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta semua mesin partai dan relawan fokus memenangkan pilpres di 10 provinsi. Di antaranya adalah seluruh Jawa, Bali, Kalimantan Timur, Lampung, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Aceh.

Dalam mengupayakan pemenangan Jokowi-JK nanti, seluruh partai pendukung akan menunjuk koordinator pemenangan di setiap wilayah. Koordinator itu berasal dari kepala daerah atau pimpinan partai di masing-masing daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi I DPR Desak Pemerintah Cari Pelaku Peretasan PDN

Komisi I DPR Desak Pemerintah Cari Pelaku Peretasan PDN

Nasional
Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Nasional
Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Nasional
Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

Nasional
Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Nasional
Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

Nasional
Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

Nasional
Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Nasional
Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Nasional
Hutama Karya Alokasikan 70 Persen Lahan di Rest Area Jalan Tol Trans Sumatera untuk UMKM

Hutama Karya Alokasikan 70 Persen Lahan di Rest Area Jalan Tol Trans Sumatera untuk UMKM

Nasional
SYL Siap Hadapi Sidang Tuntutan, Keluarga Saksikan Lewat TV

SYL Siap Hadapi Sidang Tuntutan, Keluarga Saksikan Lewat TV

Nasional
MKD Dinilai Bebani DPR Periode Mendatang Jika Tak Menindak Anggota Dewan Pemain Judi Online

MKD Dinilai Bebani DPR Periode Mendatang Jika Tak Menindak Anggota Dewan Pemain Judi Online

Nasional
Belajar dari 2020, Bawaslu Wanti-wanti Kepala Desa dan ASN Tak Berpihak pada Pilkada 2024

Belajar dari 2020, Bawaslu Wanti-wanti Kepala Desa dan ASN Tak Berpihak pada Pilkada 2024

Nasional
Kejagung Bakal Tuntut Pelaku Judi Online dengan Hukuman Maksimal

Kejagung Bakal Tuntut Pelaku Judi Online dengan Hukuman Maksimal

Nasional
MKD Didesak Pecat 82 Anggota DPR yang Main Judi 'Online'

MKD Didesak Pecat 82 Anggota DPR yang Main Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com