Kompas.com - 01/05/2014, 07:19 WIB
Suasana kampanye terbuka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Lapangan Sukun, Malang, Jawa Timur, Minggu (30/3/2014). Pada kampanye kali ini diwarnai oleh orasi dari bakal calon presiden dari PDI-P, Joko Widodo.  KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Suasana kampanye terbuka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Lapangan Sukun, Malang, Jawa Timur, Minggu (30/3/2014). Pada kampanye kali ini diwarnai oleh orasi dari bakal calon presiden dari PDI-P, Joko Widodo.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan tak akan membangun koalisi gemuk dalam menghadapi Pemilu Presiden 2014. Sikap itu diambil agar saat menang nanti tak ada hal-hal yang menyandera roda pemerintahan.

Koalisi ramping atau yang oleh PDI-P disebut sebagai "kerja sama ramping" akan digalang bersama partai politik yang memiliki kesamaan visi membangun Indonesia tanpa praktik transaksional.

Namun, ramping di sini bukan berarti koalisi akan diisi oleh sedikit partai. "Koalisi ramping yang dimaksudkan adalah ramping dari campur tangan kepentingan yang menyandera agenda kerakyatan. Ramping dari penyakit kekuasaan, bahkan zero dari hasrat koruptif," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, Kamis (1/5/2014), di Jakarta.

Hasto mengatakan, PDI-P membuka pintu lebar untuk semua partai politik yang bersedia berjuang sesuai dengan garis perjuangan partainya. Pernyataan ini sekaligus membantah jika PDI-P tak akan membangun koalisi dengan banyak partai.

Dalam koalisi tersebut, kata Hasto, pembagian kekuasaan juga menjadi sebuah keniscayaan. Dengan catatan, ujar dia, pembagiannya dilakukan sesuai kapasitas dan bukan sekadar memberi jatah pada partai tertentu yang telah bersedia bergabung dan memberikan dukungan sebagai upaya pemenangan.

"Pembagian kekuasaan sudah menjadi perintah konstitusi agar tercipta check and balances. Namun, skala prioritasnya adalah berbagi tugas dengan mereka yang punya integritas, punya kompetensi, dan punya semangat juang untuk Indonesia," papar Hasto.

Dengan begitu, Hasto berharap kerja sama politik antarpartai akan terjalin dengan sangat sederhana. Landasan dan tujuannya adalah sepenuhnya untuk mewujudkan pemerintahan yang pro-rakyat melalui bakal calon presiden yang diusung oleh PDI-P, Joko Widodo.

"Koalisi yang tidak tersandera kepentingan kekuasaan menjadikan Jokowi bebas dan merdeka untuk membangun kekuatan nasional yang berdedikasi pada kesejahteraan rakyat," imbuh Hasto.

Seperti diketahui, koalisi ramping yang diidamkan PDI-P ini sempat menuai kritik. Koalisi itu sempat diartikan sebagai koalisi golongan tertentu yang tak melibatkan sebanyak-banyaknya partai dalam mengelola kemajemukan Indonesia.

Berkebalikan dengan PDI-P, Partai Gerindra terang-terangan tengah berupaya membangun koalisi gemuk yang melibatkan sebanyak-banyaknya partai. Tujuan dari pilihan partai ini adalah pemahaman tentang perlunya keterlibatan semua golongan dalam pemerintahan sehingga tercipta soliditas antara kinerja pemerintah dan parlemen.

Baca juga: Soal Koalisi, Mengupas Penampakan Dominasi Jokowi dan Prabowo...Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.