Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Percepatan Muktamar PPP Hadang Suryadharma Lagi

Kompas.com - 24/04/2014, 06:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Musyawarah kerja nasional Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) di Bogor, Rabu (23/4/2014), membahas kemungkinan percepatan pelaksanaa Muktamar. Forum muktamar merupakan ajang tertinggi di PPP untuk memilih ketua umum.

"Kalau muktamar dipercepat, semua setuju muktamar dipercepat. Apakah setelah pilpres atau sebelum pilpres, itu masih belum diputuskan," kata Sekretaris Majelis Pakar PPP Ahmad Yani, Rabu malam. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sudah menempati posisinya selama dua periode dan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai tak bisa mencalonkan diri lagi.

Semula, PPP menjadwalkan muktamar digelar pada Mei 2015. Menyusul drama politik di partai ini, ajang itu akan dipercepat menjadi pertengahan 2014. Mengemukanya rencana percepatan muktamar otomatis akan mempersingkat masa jabatan Suryadharma.

Yani mengatakan peserta mukernas setuju mempercepat muktamar dengan tujuan menegakkan konstitusi serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Namun Yani tak memberikan jawaban tegas ketika ditanyakan apakah percepatan tersebut merupakan imbas dari langkah Suryadharma merapat ke Partai Gerindra. "Ya itu bisa disimpulkan sendiri saja."

Sebelumnya, menyusul langkah Suryadharma merapat ke Partai Gerindra, terjadi drama politik di internal partai ini. Suryadharma sempat diberhentikan sementara oleh "kubu" Sekretaris Jendral PPP Romahurmuziy.

Namun, Suryadharma "diselamatkan" fatwa Ketua Majelis Syariah PPP Maemoen Zubair. Dalam pertemuan yang pada Senin (21/4/2014) malam Maemoen mengeluarkan fatwa agar kedua kubu sepakat menggelar islah dan posisi Suryadharma tetap menjadi Ketua Umum PPP.

Fatwa Maemoen tersebut disetujui kedua belah pihak, namun finalisasinya masih menunggu Mukernas. Rencananya, mukernas juga akan mengesahkan fatwa tersebut lewat mekanisme administratif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com