Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keputusan Rapat Pleno Suryadharma, PPP Ingin Utamakan Islah Internal

Kompas.com - 23/04/2014, 04:44 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Kisruh yang terjadi di dalam internal Partai Persatuan Pembangungan (PPP) menjadi salah satu materi pembahasan rapat pleno partai tersebut di DPP PPP, Jakarta, Selasa (22/4/2014). Rapat memutuskan unsur pimpinan PPP harus segera bertemu untuk membahas perdamaian (islah) dengan "kubu" Sekjen PPP M Romahurmuziy.

“Rapat pleno ini memutuskan agar islah diutamakan, dan alhamdullilah tadi Ketua Majelis Syariah Kyai Maimoen Zubeir telah mengeluarkan fatwa yang intinya adalah (memerintahkan) islah. Dengan demikian, keputusan rapat pleno dan fatwa majelis syariah sejalan,” kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali usai rapat pleno, Selasa malam.

Rapat pleno ini dihadiri 15 dari 53 pengurus DPP PPP. Sesuai peraturan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP, keputusan dalam rapat pleno dapat dinyatakan sah jika peserta rapat memenuhi kuorum atau setengah pengurus harian hadir. Namun, aturan tersebut juga memberikan kelonggaran.

Pimpinan rapat dapat memberikan batas waktu selama 60 menit untuk menunggu peserta memenuhi kuorum di dalam ruang sidang. Jika hingga batas waktu yang ditentukan peserta rapat tak kunjung hadir dan jumlah tak memenuhi kuorum, maka keputusan rapat dapat tetap dinyatakan sah sebagaimana bila peserta memenuhi kuorum.

Selain islah, Suryadharma menambahkan, rapat pleno juga memutuskan untuk menerima penjelasan dan pertanggungjawaban darinya. “Menerima penjelasan dan pertanggunjawaban ketua umum atas tindakan politik dan kebijakan yang diambil selama kurun waktu sebelum kampanye, masa kampanye, dan setelah kampanye (Pemilu) Legislatif 2014,” katanya.

Tercakup dalam laporan itu, kata Suryadharma, adalah penjelasan tentang pertemuannya dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, dalam sejumlah kegiatan kampanye.

Kisruh di PPP berawal saat Suryadharma secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 beberapa waktu lalu. Tindakan Suryadharma yang datang dan mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dianggap menyalahi hasil Mukernas II PPP.

Mukernas II PPP yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, pada Februari 2014 tersebut memutuskan partai ini akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres. Prabowo tidak masuk daftar delapan nama itu.

Sempat muncul wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elit DPP dan DPW PPP. Namun, Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya dan bahkan pada Jumat (18/4/2014) petang mendeklarasikan koalisi dengan Partai Gerindra di DPP PPP yang dihadiri Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com