Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP DIY: Dukung Prabowo, Suryadharma Lukai Hati Kader

Kompas.com - 21/04/2014, 10:29 WIB


YOGYAKARTA, KOMPAS.com
 — Keputusan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali yang menyatakan mendukung pencapresan Prabowo Subianto secara sepihak dinilai telah melukai hati kader PPP di daerah, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DIY Ma'sum Amrullah di Yogyakarta, Senin (21/4/2014), seperti dikutip dari Antara.

"Kami di daerah menentang keras keputusan Suryadharma Ali. Dia sudah tidak komitmen terhadap aturan internal partai," kata Ma'sum.

Menurut dia, sikap Suryadharma telah melukai hati kader di lapangan sejak menghadiri kampanye terbuka Partai Gerindra beberapa waktu lalu. Sikap itu dinilainya juga menerjang aturan main yang di antaranya diusulkan oleh Suryadharma sendiri. Suryadharma pernah melarang kader PPP mendukung partai kompetitor.

"Tiba-tiba dia menghadiri kampanye partai kompetitor kami, itu sangat tidak etis dan itu betul-betul melukai teman-teman kader yang telah berjibaku, berdarah-darah di lapangan. Beliau kan belum pernah merasakan bagaimana sakit dan pahitnya kami di lapangan untuk menggalang dukungan, tahu-tahu DPP dapat sekian juta suara," katanya.

Menurut dia, keputusan Suryadharma untuk mendukung Prabowo telah keluar dari koridor Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta keputusan muktamar.

"Intinya sudah keluar dari keputusan muktamar, keputusan Rakernas Kediri, serta Rakernas Bandung. Sesuai yang sudah diputuskan secara nasional bahwa capres dan cawapres akan diumumkan setelah hasil pemilu legislatif," katanya.

Mekanisme pengambilan kebijakan politik partai, kata dia, harus melalui musyawarah kerja nasional (mukernas) atau setidak-tidaknya melalui rapat pimpinan nasional (rapimnas).

"Tapi, kalau beliau keluar (dari keputusan), otomatis tetap harus kena sanksi. Ormas saja ada aturan mainnya, " kata Ma'sum Amrullah.

Sebelumnya, Suryadharma menyatakan bahwa deklarasi dukungan yang ia sampaikan kepada Prabowo, pada Jumat (18/4/2014), bukan sikap resmi PPP. Menurutnya, dukungan itu belum formal dinyatakan sebagai koalisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com