Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelompok Anti-Rapimnas Bertahan di Kantor DPP PPP

Kompas.com - 20/04/2014, 00:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekelompok yang mendatangi Kantor DPP PPP, Sabtu (19/4/2014) malam tak mau meninggalkan lokasi hingga rapat pimpinan nasional (rapimnas) dibubarkan. Bahkan pimpinan massa, Mustakim Dahlan mengancam akan mendatangkan lebih banyak orang jika rapimnas terus berlangsung.

"Kami kesini ini ingin meredam massa yang banyak yang masih ada di luaran sana. Kami ingin minta baik-baik supaya (rapimnas) dibubarkan, supaya mereka tidak kemari," kata Dahlan saat berdiskusi dengan salah satu Wakil Sekjen PPP, Hasan Husaeri Lubis.

Sempat terjadi perdebatan antara Dahlan dan Hasan. Hasan menjelaskan panjang lebar bagaimana rapat pimpinan nasional ini bisa digelar. "Rapat ini kan sudah ditetapkan dalam musyawarah kerja nasional di Bandung kemarin. Jadi ini sah dan legal meski tidak dihadiri ketua umum, kan ada perwakilannya," kata Hasan.

Namun Dahlan tetap pada pendiriannya, yakni rapimnas ini merupakan sebuah rapat ilegal. Menurutnya, sebuah rapimnas harus dihadiri dan langsung dipimpin oleh ketua umum.

"Tetap saja ini tidak dipimpin oleh ketua umum, tidak bisa seperti ini, untuk apa ketua umum dipilih ramai-ramai kalau tidak dihadirkan dalam rapat," teriak Dahlan.

Akhirnya diskusi itu menghasilkan kesimpulan bahwa rapat tetap digelar hingga usai. Dahlan pun memutuskan rombongannya untuk tetap bertahan di Gedung DPP PPP. "Silakan itu hak Anda kalau mau tetap bertahan," kata Hasan.

Keputusan untuk menyelenggarakan rapimnas itu diambil dalam rapat harian yang digelar jajaran pengurus PPP pada Jumat (18/4/2014) malam hingga Sabtu dini hari, yang juga tanpa dihadiri sang ketua umum, Suryadharma Ali.

Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy mengatakan rapimnas dipercepat karena dinamika kondisi politik internal partainya. Romahurmuziy mengatakan dia sebenarnya sangat berharap SDA hadir dalam rapimnas tersebut.

Kisruh PPP berawal saat Suryadharma secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 beberapa waktu lalu.

Tindakan Suryadharma Ali yang datang dan mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dianggap menyalahi hasil mukernas PPP. Mukernas memutuskan akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Dalam daftar delapan nama itu, tak terdapat nama Prabowo Subianto.

Sempat muncul wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elit DPP dan DPW PPP. Namun Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya dan bahkan pada Jumat petang mendeklarasikan koalisi dengan Partai Gerindra di kantor DPP PPP dengan dihadiri langsung oleh Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com