Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jika Di-"Back Up" Rakyat dan Media, Saya Tidak Takut

Kompas.com - 15/04/2014, 23:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo menyadari bahwa konsep koalisi tanpa bagi-bagi kursi yang ditawarkan PDI-P tak banyak mendapatkan dukungan dari partai politik. Akan tetapi, menurut Jokowi, jika mendapatkan dukungan rakyat dan media, ia tak takut berseberangan dengan partai politik lain.

"Kalau Nasdem satu saja cukup, ya sudah. Kita itu harus punya keberanian untuk melakukan itu. Kalau ndak kita begini terus. Bagi-bagi kursi," ujar Jokowi, dalam pertemuan dengan Forum Pemred, di Restoran Horapa, Jalan Teuku Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (15/4/2014) malam.

"Kalau di-back up rakyat dan media, saya tidak takut," lanjutnya.

Menurut Jokowi, percuma mengembangkan "koalisi gemuk" jika pada akhirnya membebani negara. Kesepakatan koalisi PDI-P dan Nasdem, kata Jokowi, sama sekali tidak menyinggung soal kursi menteri atau calon wakil presiden yang akan mendampinginya.

"Saya ngomong apa adanya. Ketemu Pak Surya Paloh kemarin ndak ada satu pun soal cawapres atau menteri. Saya cerita saja apa yang mau saya lakukan, salaman, sudah, selesai," ujarnya.

Persoalan di Indonesia, lanjut Jokowi, sungguh rumit. Oleh sebab itu, kata dia, jika penguasa masih dibelenggu politik transaksional, itu akan menghambat kesejahteraan rakyat.

Ia mengungkapkan, becermin dari koalisi PDI-P dan Gerindra saat mengusungnya bersama Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, hanya dengan 11 persen dan 6 persen suara di Jakarta, pemerintahan di DKI tetap berjalan baik. Meski, diakuinya, minoritas kursi di DPRD DKI membuat APBD 2013 dan 2014 terlambat disahkan oleh DPRD sehingga beberapa program terlambat dijalankan.

"APBD jadi mundur ya itu konsekuensi saja. Tapi, nyatanya kan program-program tetap berjalan. Itu saja," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com