Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat : Sukses PDIP Tahun Ini Bukan Karena Jokowi

Kompas.com - 13/04/2014, 17:54 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Nurpati mengatakan bahwa kemenangan PDI-Perjuangan berdasarkan hasil hitung cepat perolehan suara pemilihan legislatif 2014 ini bukan karena bakal calon presiden PDIP Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki elektabilitas tinggi.

Menurut Andi, PDI-P memperoleh suara terbanyak dalam pileg tahun ini karena tidak ada lagi partai pecahan PDIP yang ikut pileg.

"Saya cermati perolehan masing-masing parpol dibandingkan 2009 memang berbeda jauh. PDIP wajar demikian karena tidak ada lagi partai pecahan PDIP sehingga basis massa marheinis ini bersatu. Saya ingin katakan tidak juga Jokowi effect (efek Jokowi)," kata Andi di Jakarta, Minggu (13/4/2014).

Fenomena kembalinya basis massa ini, menurut Andi, juga dialami partai lain. Dia menyebut Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa. Menurut Andi, perolehan suara PAN meningkat dibandingkan saat pemilu sebelumnya karena partai pecahan PAN, yaitu Partai Matahari Bangsa tidak lagi ikut dalam pileg. "Sehingga sekarang kembali mendukung PAN," sambungnya.

Demikian juga dengan keuntungan yang diperoleh PKB karena kembalinya basis massa Nahdlatul Ulama setelah partai pecahan PKB tidak lagi ikut pileg. "Saya melihat PKNU, ada beberapa lagi basis NU, wajar saja semua kembali," ujar Nurpati.

Atas kemenangan PDIP menurut hasil hitung cepat tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat telah mengucapkan selamat. Ucapan selamat juga disampaikan SBY untuk Partai Golkar dan Partai Gerindra yang memperoleh suara terbesar kedua serta ketiga menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.

Mengenai turunnya perolehan suara Demokrat tahun ini, Andi mengatakan yang terpenting Pemerintahan SBY telah mengantarkan proses demokrasi berjalan dengan baik. "Yang terpenting telah mengantarakan proses demokrasi dengan baik. Jika ada pergeseran animo masyarakat, menurut kami wajar, biasa saja," ucap Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com