Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasi Kebuli Spesial Cak Imin untuk Jokowi

Kompas.com - 13/04/2014, 07:47 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam kunjungan bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ada suatu hal yang istimewa.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menghidangkan sajian spesial nasi kebuli kepada Jokowi dan petinggi PDI-P lainnya.

Kader PDI-P yang turut hadir seperti Wasekjen Hasto Kristianto dan aktivis anti korupsi Teten Masduki. Pertemuan tertutup antara kader PKB serta PDI-P itu berlangsung selama kurang lebih 90 menit.

"Pertemuan kami diakhiri dengan Shalat Maghrib yang diimami oleh Pak Syaefullah Maksum dan dilanjutkan dengan menikamati nasi kebuli," kata Muhaimin, dalam konferensi persnya, di DPP PKB, Jakarta, Sabtu (12/4/2014) kemarin.

Muhaimin mengatakan, silaturahmi antara PKB dengan PDI-P telah berlangsung lama. Secara prinsip, PDI-P dan PKB memiliki berbagai persamaan. Bahkan, Muhaimin mengatakan hubungan kedua partai politik itu memiliki chemistry kultural hingga ke grassroot atau akar rumput.

Bersama Jokowi, Muhaimin mengatakan hubungannya telah lama terjalin. Sedangkan hubungannya dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menurut Muhaimin, sudah layaknya seperti anggota keluarga.

"Oleh karena itu, dengan mudah kami untuk melaksanakan diskusi dan membangun tahap awal menuju Pilpres," kata Muhaimin.

Sementara itu, Jokowi yang duduk di sisi kanan Muhaimin memuji kenikmatan nasi kebuli yang disajikan di sana. 

"Saya makan nasi kebuli sampai kenyang sekali, daging kambingnya sangat empuk. 'Apa Ibu Muhaimin yang memasak Pak?' tanya Jokowi kepada Muhaimin. Muhaimin pun hanya tertawa mendengar pertanyaan pria asal Surakarta itu.

Di sisi lain, Jokowi menjelaskan kalau pertemuan kedua parpol itu telah disepakati bersama untuk menjalin kerja sama antara PDI-P dan PKB. Namun dengan beberapa catatan, seperti konsultasi lebih lanjut dengan Dewan Syuro dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Selain itu, mereka juga menyepakati untuk membuat sebuah kesepakatan politis yang segera dituntaskan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Nasional
Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Nasional
Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Nasional
Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Nasional
LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Nasional
Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Nasional
Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Nasional
Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Nasional
Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com