Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/04/2014, 23:07 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, terkait penjajakan koalisi, partainya berupaya bergabung dalam koalisi pemerintahan. Menurut dia, kerja partai politik akan lebih efektif jika berada di pemerintahan. Hal itu dikatakan Muhaimin saat menjawab pertanyaan wartawan tentang kesiapan PKB menjadi oposisi, di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2014). 

"Oposisi pilihan terakhir," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini.

Muhaimin mengatakan, PKB tetap membuka kemungkinan menjadi oposisi jika tidak mendapatkan kesempatan berkoalisi di pemerintahan.

"Kalau ditanya siap, dua-duanya siap, apakah menjadi oposisi ataupun koalisi karena sama-sama bermanfaat," katanya.

Saat ini, kata Muhaimin, PKB akan melakukan penjajakan koalisi dengan sejumlah partai politik. Ia menyatakan siap proaktif sekaligus menunggu langkah politik partai lain.  

"Sebelum 'janur kuning melengkung', semua masih milik umum," kata Muhaimin.

Dalam quick count sejumlah lembaga, PKB mendapatkan suara di kisaran 9 persen. Angka ini cukup mengejutkan, mengingat dalam sejumlah survei menjelang pemilu, suara PKB diprediksi tak akan melampaui 5 persen. Pada Pemilu 2009, perolehan suara PKB 4,94 persen. Sementara itu, berdasarkan hasil hitung cepat Kompas, Kamis (10/4/2014), dengan data masuk 93 persen, 9,13 persen. Perolehan suara PKB tak berbeda jauh dengan pemenang Pemilu 2009, Partai Demokrat, dengan 9,43 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com