Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Simulasi Cara Mencoblos pada Penyandang Disabilitas

Kompas.com - 04/04/2014, 18:54 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja sama dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) menggelar simulasi mekanisme pencoblosan surat suara untuk penyandang disabilitas, Jumat (4/4/2014). Simulasi dihadiri ratusan penyandang disbilitas dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

"Mereka mengajukan permohonan simulasi tentu kami merespons. Mereka ingin memahami proses pemungutan suara yang dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS)," ujar Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, di sela-sela simulasi di Gedung KPU, Jakarta Pusat.

Ia mengatakan, memberi pelayanan dengan maksimal untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilihnya. Kemudahan itu mulai dari regulasi tentang pendirian tempat pemungutan suara (TPS) hingga menjamin kemudahan akses bagi penyandang disabilitas menuju TPS.

Hadar menyebutkan, bangunan TPS berukuran lebar. Alas atau tanahnya harus rata, tidak boleh bergelombang. Akses menuju ke TPS dibuat tidak menyulitkan. Khusus untuk kebutuhan pengguna kursi roda, meja untuk mencoblos harus memiliki kolong sehingga mereka bisa mencoblos dan berputar. "Kotak suara jangan diletakkan terlalu tinggi agar mereka bisa memasukkan surat suara," ujar Hadar.

Selain itu, kaum difabel diperbolehkan membawa pendamping saat proses pemungutan suara. Syaratnya, pendamping menulis pernyataan untuk menjaga kerahasiaan supaya yang dibantu merasa nyaman. Pendamping dapat ditunjuk oleh penyandang disabilitas.

Untuk pemilih tunanetra, KPU juga menyiapkan alat bantu mencoblos berupa template yang dilengkapi dengan huruf braile. "Hanya saja, pemilu kali ini kami menyediakan untuk surat suara calon anggota DPD, tidak bisa DPR, DPRD provinsi, kabupaten atau kota," kata Hadar. Menurut dia, KPU belum bisa menyediakan template untuk semua model surat suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com