Elektabilitas PDI-P Bisa Terganggu oleh Transfer Uang untuk Rano Karno

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menilai bahwa elektabilitas PDI Perjuangan dapat terganggu oleh pengakuan Yayah Rodiah, staf keuangan di PT Bali Pasific Pragama, perusahaan milik Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan, tentang transfer uang sekitar Rp 1,2 miliar kepada Wakil Gubernur Banten Rano Karno.

Menurut Burhanudin, isu korupsi di Indonesia selalu mendapat sorotan publik. Dengan begitu, tingginya perhatian publik tersebut juga langsung berimplikasi pada penurunan dukungan politik untuk pihak yang terlibat.

"Isu korupsi itu seksi dan punya efek elektoral yang tinggi. Kasus Rano yang disebut menerima dana dari keluarga Atut (Wawan) akan memberi efek pada PDI-P," kata Burhanuddin, Jumat (4/4/2014), di Jakarta.

Menurut Burhanuddin, besar atau kecilnya efek untuk PDI-P itu tergantung pada seberapa luas informasi tersebut diketahui publik. Semakin luas, efek terhadap elektabilitas PDI-P juga semakin besar. "Kalau diketahui sedikit orang tentu efeknya kecil," ujarnya.

Ia mengambil contoh saat Partai Demokrat digempur oleh pemberitaan sejumlah elite partai tersebut yang tersandung korupsi selama bertahun-tahun. Dalam waktu sekejap, Demokrat terus dipersepsikan publik sebagai partai politik paling korup.

Dalam persidangan kasus dugaan suap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak dengan terdakwa Wawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (3/4/2014), Yayah mengaku pernah mentransfer uang sekitar Rp 1,2 miliar kepada Rano. Transfer uang itu dilakukan sekitar November 2011.

Namun, Yayah mengaku tidak tahu berkaitan dengan hal apa uang Rp 1,2 miliar itu ditransfer kepada Rano. Yayah yang juga menjadi bendahara pribadi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu mengaku dipercaya Atut dan Wawan untuk memegang uang perusahaan.