Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: Demokrat Partai Paling Tak Disukai

Kompas.com - 26/03/2014, 21:38 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Charta Politika menempatkan Partai Demokrat sebagai partai politik yang paling tidak disukai masyarakat. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya (Golkar) menyusul di peringkat kedua dan ketiga. Hal tersebut disampaikan peneliti Charta Politika Yunarto Wijaya saat memaparkan hasil surveinya di Jakarta, Rabu (26/3/2014).

"Partai Demokrat menjadi partai yang paling tidak disukai masyarakat," katanya.

Partai Demokrat menempati urutan teratas dengan 17,1 persen, diikuti PKS 8,5 persen, dan Golkar 6,6 persen. Partai politik lainnya secara berturut-turut adalah PDI Perjuangan (4,9 persen), PKPI (4,1 persen), Nasdem (2,7 persen), PBB (2,4 persen), Gerindra (2,1 persen), PKB (1,9 persen), PAN (1,7 persen), Hanura (1,3 persen), dan terakhir PPP (1 persen).

Menanggapi hal itu, pada kesempatan yang sama, politikus Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, ketidaksukaan masyarakat terhadap partainya tidak lepas dari persepsi yang dibangun negatif. Ia menyebut posisi Demokrat sebagai partai penguasa membuat partainya mendapat sorotan yang lebih besar dari publik.

"Sekecil apa pun Demokrat bertindak selalu mendapat ruang opini yang besar," kata Saan.

Opini negatif yang dibangun itu, lanjut Saan, terlihat dari gambaran seolah-olah kader Demokrat yang paling banyak terlibat korupsi. Padahal, hampir semua partai politik juga mengalami nasib yang tak jauh berbeda.

"Partai Demokrat tentu tidak sendiri (tersangkut kasus korupsi). Ini menjadi tantangan dan pekerjaan besar bagaimana kembali mendapat kepercayaan dari publik," kata Saan.

Survei dilakukan pada tanggal 1 hingga 8 Maret 2014 melalui wawancara tatap muka dengan margin of error +/- 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Jumlah sampel yang digunakan pada survei ini sebanyak 1.200 responden. Sampel dipilih secara acak dengan metode penarikan sampel acak bertingkat dengan memperhatikan karakter urban/rural dan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

Nasional
Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com