Dubes Korea Utara Temui Ketua MPR RI, Bahas Ketegangan Semenanjung Korea

Kompas.com - 26/03/2014, 20:46 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Korea Utara untuk Indonesia Ri Jong-ryul menemui Ketua MPR Sidarto Danusubroto di ruang kerja Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (26/3/2014). Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu membicarakan situasi dan kondisi di semenanjung Korea.

"Kami sekarang mendapat tekanan kuat dari Washington. Apalagi ada latihan militer bersama antara Korea Selatan dan Amerika di kawasan itu. Mereka menggunakan isu hak asasi manusia (HAM) untuk menekan rezim kami," kata Ryul dalam keterangan pers kepada wartawan.

Jong-ryul menyebutkan, tujuan bertemu dengan Ketua MPR RI adalah menyampaikan informasi mengenai situasi dan kondisi di Semenanjung Korea saat ini. Menurutnya, situasi dan kondisi di Semenanjung Korea masih tetap tegang, bahkan meningkat. Ia menengarai hal itu buah dari kebijakan AS terhadap pemerintah Korea Utara.

Kepada Sidarto, Jong-ryul mengatakan bahwa pemerintah Korea Utara menuntut tiga hal kepada AS. Korea Utara menuntut AS menghentikan kebijakan permusuhan, seperti melakukan isolasi dan mendorong embargo, terhadap negara tersebut.

Ia juga menyinggung tentang kebijakan AS terkait dengan program nuklir Korea Utara. "AS minta kami menghentikan lebih dulu program nuklir," ujarnya. Setelah itu, AS akan bersedaia memperbaiki hubungan dengan negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un tersebut.

Menurutnya, AS sendiri telah memasukkan senjata nuklir ke Semenanjung Korea sejak 1950-an, jumlahnya lebih dari seribu hulu ledak nuklir. AS juga menempatkan di pulau-pulau perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Sampai saat ini, kata Jong-ryul, Korea Utara masih bertahan dengan program nuklir dan AS tidak berani menyerang negaranya. "Kami akan lebih memperkuat kekuatan nuklir," ujarnya.

Korea Utara juga menuntut AS segera menghentikan isu hak asasi manusia (HAM) di negara itu. Ia menyebutkan, di Korea Utara, pendidikan dan kesehatan sudah gratis. Pemerintah di sana juga melakukan pembebasan pajak dan tidak menginginkan adanya hukum rimba di masyarakat. Korea Utara tidak menginginkan orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin.

"Intinya, ketegangan di Semenanjung Korea adalah karena kebijakan permusuhan mereka (AS) terhadap kami," tegas Ri Jong-ryul.

Menanggapi informasi dari Dubes Korea Utara itu, Ketua MPR Sidarto Danusubroto menyatakan prihatin atas perkembangan yang terjadi di Semenanjung Korea. Ia yakin bahwa ketegangan tidak boleh diatasi secara fisik, tetapi melalui dialog dua negara bersaudara, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara, tanpa ada campur tangan negara ketiga.

"Bagi Indonesia, ketegangan di satu kawasan akan berdampak pada kawasan lain," kata Sidharto.

Ia menyebutkan, Indonesia melihat dua negara Korea itu sebagai satu saudara, satu negara, dan satu bangsa. Menurutnya, rekonsiliasi adalah satu kebutuhan dan bisa diselesaikan oleh kedua negara itu, bukan oleh negara lain. Sidarto mengharapkan dalam waktu yang tidak lama lagi ketegangan di kawasan Semenanjung Korea bisa mereda.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Nasional
Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Nasional
Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Nasional
Geledah 3 Rumah, KPK Amankan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Bintan

Geledah 3 Rumah, KPK Amankan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Bintan

Nasional
Satgas Covid-19: Aktivitas Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan Harus Disinkronkan

Satgas Covid-19: Aktivitas Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan Harus Disinkronkan

Nasional
Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Nasional
Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Nasional
Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X