Kompas.com - 26/03/2014, 20:46 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Korea Utara untuk Indonesia Ri Jong-ryul menemui Ketua MPR Sidarto Danusubroto di ruang kerja Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (26/3/2014). Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu membicarakan situasi dan kondisi di semenanjung Korea.

"Kami sekarang mendapat tekanan kuat dari Washington. Apalagi ada latihan militer bersama antara Korea Selatan dan Amerika di kawasan itu. Mereka menggunakan isu hak asasi manusia (HAM) untuk menekan rezim kami," kata Ryul dalam keterangan pers kepada wartawan.

Jong-ryul menyebutkan, tujuan bertemu dengan Ketua MPR RI adalah menyampaikan informasi mengenai situasi dan kondisi di Semenanjung Korea saat ini. Menurutnya, situasi dan kondisi di Semenanjung Korea masih tetap tegang, bahkan meningkat. Ia menengarai hal itu buah dari kebijakan AS terhadap pemerintah Korea Utara.

Kepada Sidarto, Jong-ryul mengatakan bahwa pemerintah Korea Utara menuntut tiga hal kepada AS. Korea Utara menuntut AS menghentikan kebijakan permusuhan, seperti melakukan isolasi dan mendorong embargo, terhadap negara tersebut.

Ia juga menyinggung tentang kebijakan AS terkait dengan program nuklir Korea Utara. "AS minta kami menghentikan lebih dulu program nuklir," ujarnya. Setelah itu, AS akan bersedaia memperbaiki hubungan dengan negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un tersebut.

Menurutnya, AS sendiri telah memasukkan senjata nuklir ke Semenanjung Korea sejak 1950-an, jumlahnya lebih dari seribu hulu ledak nuklir. AS juga menempatkan di pulau-pulau perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Sampai saat ini, kata Jong-ryul, Korea Utara masih bertahan dengan program nuklir dan AS tidak berani menyerang negaranya. "Kami akan lebih memperkuat kekuatan nuklir," ujarnya.

Korea Utara juga menuntut AS segera menghentikan isu hak asasi manusia (HAM) di negara itu. Ia menyebutkan, di Korea Utara, pendidikan dan kesehatan sudah gratis. Pemerintah di sana juga melakukan pembebasan pajak dan tidak menginginkan adanya hukum rimba di masyarakat. Korea Utara tidak menginginkan orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin.

"Intinya, ketegangan di Semenanjung Korea adalah karena kebijakan permusuhan mereka (AS) terhadap kami," tegas Ri Jong-ryul.

Menanggapi informasi dari Dubes Korea Utara itu, Ketua MPR Sidarto Danusubroto menyatakan prihatin atas perkembangan yang terjadi di Semenanjung Korea. Ia yakin bahwa ketegangan tidak boleh diatasi secara fisik, tetapi melalui dialog dua negara bersaudara, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara, tanpa ada campur tangan negara ketiga.

"Bagi Indonesia, ketegangan di satu kawasan akan berdampak pada kawasan lain," kata Sidharto.

Ia menyebutkan, Indonesia melihat dua negara Korea itu sebagai satu saudara, satu negara, dan satu bangsa. Menurutnya, rekonsiliasi adalah satu kebutuhan dan bisa diselesaikan oleh kedua negara itu, bukan oleh negara lain. Sidarto mengharapkan dalam waktu yang tidak lama lagi ketegangan di kawasan Semenanjung Korea bisa mereda.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Nasional
Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Nasional
Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Nasional
Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Nasional
Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Nasional
Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Nasional
Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

Nasional
UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

Nasional
Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Nasional
Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X