Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi MUI, Suryadharma Minta Dukungan Ulama

Kompas.com - 20/03/2014, 18:04 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menemui Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Din Syamsuddin, di Kantor MUI, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2014). Suryadharma mengaku meminta dukungan dari para ulama.

"Tentu PPP memerlukan dukungan dari para ulama dan cendekiawan muslim karena PPP adalah partai yang berasaskan Islam," kata Suryadharma, Kamis (20/3/2014).

Dia beralasan, tanpa dukungan para ulama dan cendekiawan muslim, PPP akan kering. Menurutnya, yang memiliki otoritas dalam memahami ajaran Islam adalah para ulama.

"Jadi PPP meminta dukungan sepenuhnya dan seluas-luasnya kepada para ulama khususnya dan kepada umat Islam pada umumnya," ujar Menteri Agama itu.

Selain Suryaharma, dari pihak PPP hadir Wakil Majelis Pakar PPP Djan Faridz dan Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Syaifuddin.

Sementara itu, dari MUI hadir Ketua MUI Bidang Ukhuwah Islamiyah Umar Shihab, Ketua MUI Bidang Ekonomi dan Produk Halal Amidhan, Ketua MUI Bidang Pemberdayaan Umat Anwar Abbas, dan Sekjen MUI Amani Lubis.

Pertemuan yang digelar secara terbuka bagi awak media itu berlangsung sekitar 2 jam. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak lebih banyak mendiskusikan peranan Islam di bidang politik, termasuk perkembangan RUU Jaminan Produk Halal dan tren menurunnya parpol-parpol Islam menjelang pemilu legislatif 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Nasional
“Saya kan Menteri...”

“Saya kan Menteri...”

Nasional
Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Nasional
Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Nasional
Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Nasional
Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com