Kubu Emir Moeis Sebut KPK Istimewakan Warga Amerika Serikat

Kompas.com - 17/03/2014, 21:13 WIB
Politikus PDI Perjuangan Emir Moeis saat memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Jum'aat (26/9/2008) terkait kasus dugaan penerimaan travel cek Rp 500 juta saat pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia, tahun 1999-2004. TRIBUNNEWS.COM/Bian HarnansaPolitikus PDI Perjuangan Emir Moeis saat memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Jum'aat (26/9/2008) terkait kasus dugaan penerimaan travel cek Rp 500 juta saat pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia, tahun 1999-2004.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
— Tim penasihat hukum terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Tarahan, Izedrik Emir Moeis, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengistimewakan Presiden Pacific Resources Inc, Pirooz Muhammad Sarafi, yang merupakan warga Amerika Serikat (AS). Salah satu penasihat hukum Emir, Erick S Paat, mengatakan, dalam dakwaan jaksa, Pirooz adalah orang yang diduga memberi suap kepada Emir. Namun, sebagai pihak pemberi, Pirooz tidak ditetapkan sebagai tersangka.

"Apakah karena belum cukup dua alat bukti untuk menjadikan Pirooz sebagai tersangka? Apakah karena Pirooz warga Amerika Serikat mengakibatkan KPK tak bergigi? Apakah kasus ini murni perkara pidana atau ada kepentingan politik ekonomi Amerika Serikat yang dijalankan oleh KPK untuk menyeret terdakwa kehadapan persidangan ini," ujar Erick, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (17/3/2014).

Dalam nota pembelaan atau pleidoi, Erick mengatakan bahwa kliennya tidak berperan atau memengaruhi sejumlah pihak terkait agar memenangkan konsorsium Alstom Power Inc dalam tender proyek PLTU Tarahan, Lampung, tahun 2004. Selain itu, menurut Erick, Pirooz adalah rekan bisnis sejak Emir belum menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Uang yang ditransfer Pirooz kepada Emir 423.985 dollar AS dalam rangka investasi bisnis. Tidak ada kaitannya dengan pemenangan konsorsium Alstom Power," kata Erick.

Menurut dia, Pirooz adalah saksi kunci dalam kasus ini. Namun, Pirooz tak pernah dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Selama penyidikan kasus ini, Pirooz juga hanya diperiksa satu kali dengan tujuh pertanyaan. Adapun dalam persidangan jaksa KPK hanya membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Pirooz ketika diperiksa di Amerika.

Dalam kasus ini, Emir dituntut 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan penjara. Menurut jaksa, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menerima uang dari PT Alstom Power Incorporated Amerika Serikat dan Marubeni Incorporate Jepang melalui Pirooz. Uang itu agar kedua perusahaan tersebut memenangi proyek PLTU Tarahan, Lampung, tahun 2004.

Jaksa menjelaskan, uang itu ditransfer ke rekening perusahaan anak Emir, yaitu PT Arta Nusantara Utama (ANU). Jaksa menilai Emir terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kedua. Ia dianggap melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.