Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Katanya, Tidak Ada Kemajuan di Indonesia, Benar atau Tidak?

Kompas.com - 17/03/2014, 18:58 WIB
Sabrina Asril

Penulis


YOGYAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumbar prestasi-prestasi pemerintah saat berkampanye sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di kampanye terbuka Demokrat, Bantul, Yogyakarta, Senin (17/3/2014). SBY menilai bahwa kader, simpatisan Demokrat, dan rakyat Indonesia telah sejahtera di bawah kepemimpinannya.

"Ada yang bilang, katanya, tidak ada kemajuan di Indonesia. Benar atau tidak? Sengsara, benar atau tidak? Tidak jujur namanya," tanya SBY.

Tak terlalu banyak respons simpatisan dan kader Demokrat terhadap pertanyaan SBY itu. SBY langsung melanjutkan pemaparan tentang kondisi keamanan Indonesia yang disebutnya aman dan nyaman.

Hal itu, lanjut SBY, berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian yang membuat Indonesia masuk ke 16 besar negara ekonomi maju. Selain itu, SBY juga mengatakan, sektor pendidikan dan kesehatan semakin membaik.

"Korupsi terus diberantas tanpa pandang bulu. Kami dukung KPK supaya negara ini semakin bersih," tuturnya.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan pada era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri ini pun mengklaim di bawah pemerintahannya, TNI dan Polri semakin modern, kesejahteraan petani dan buruh semakin meningkat.

"Apa seperti ini benar-benar tidak ada kemajuan? Tentu itu tidak jujur," kata SBY.

Seperti pada kampanye pertama di Magelang, Partai Demokrat lebih menitikberatkan sosialisasi program-program pemerintah. SBY kembali menyinggung program-program yang disebutnya pro-rakyat dan berulang kali menyatakan Partai Demokrat telah memberikan bukti, bukan janji.

SBY pun meminta dukungan masyarakat agar Demokrat bisa kembali meneruskan kebijakan-kebijakan lamanya. "Ini bukan janji, tapi bukti, karena 10 tahun ini tentu ada yang belum dicapai. Jangan sampai 5 tahun lagi negara mundur, jangan sampai 5 tahun ke depan program yang disukai diobrak-abrik," kata SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com