Anggaran Belum Cair, PPLN Tak Bisa Kerja

"Ini tidak hanya dialami oleh PPLN di Kuala Lumpur, tetapi saya yakin, PPLN di 130 perwakilan dan kami di Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mengalami hambatan yang sama. Ini persoalan klasik," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2014).

Ia mengatakan, persoalan anggaran adalah masalah yang kerap terjadi setiap kali pelaksanaan pemilu. Dia menuturkan, seharusnya, Kementerian Keuangan sudah mencairkan anggaran sejak awal 2014, yaitu Januari lalu. Namun, hingga 40 hari menjelang pemungutan suara, masih banyak anggaran yang belum diberikan.

"Karena ada problem administrasi keuangan di Kemenkeu," katanya.

Ia berharap, pemerintah segera merealisasikan pencairan anggaran pemilu untuk kelancaran pesta demokrasi. "Karena kami harus melakukan bimtek (bimbingan teknis). Jadi KPU memiliki kewajiban untuk melakukan bimtek ke 130 perwakilan PPLN. Jangan sampai mereka tidak paham mekanisme proses pemungutan dan penghitungan suara, proses rekapitulasi, penggunaan drop box, pos, dan aktivitas lain yang harus dilakukan," katanya.