Peserta Konvensi Demokrat Satu Suara soal Blok Mahakam

Salah satu peserta konvensi, Anies Baswedan, mengatakan bahwa konstitusi mengamanatkan secara jelas bahwa kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh bangsa Indonesia. Dengan kata lain, pengelolaan Blok Mahakam seharusnya dikelola sendiri.

"Kalau kita bisa mengelola sendiri, ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Dulu kita dalam posisi lemah, tapi sekarang kita punya dana dan pengetahuan," kata Rektor Universitas Paramadina itu.

Sementara itu, Pramono Edhie Wibowo mengatakan, pengelolaan Blok Mahakam sebaiknya diserahkan kepada Indonesia jika memang mampu mengelolanya. Ia pun meminta para ahli bidang perminyakan asal Indonesia yang berada di luar negeri untuk pulang.

Namun, jika Indonesia belum mampu, lanjutnya, perpanjangan kontrak kepada perusahaan asing tak mungkin dihindari agar proses produksi terus berjalan. Kendati demikian, ia mengingatkan agar perpanjangan kontrak dilakukan secara rasional dan menguntungkan kedua belah pihak.

Peserta lainnya, Irman Gusman mengatakan semua kontrak gas dan tambang seharusnya dinegosiasi ulang. Bumi, air, dan kekayaan alam, kata Irman, adalah milik negara.

"Kita tidak anti asing. Kita harus bekerjasama, tapi harus tetap mengevaluasi," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah itu.

Dahlan Iskan meminta agar isu Blok Mahakam tidak dikaitkan dengan antiasing. Dahlan menyebut ada dua isu yang selama ini berkembang. Pertama, Indonesia tidak mampu mengelola Blok Mahakam. Kedua, Pertamina akan hancur kalau menangani Blok Mahakam.

"Saya sudah konsultasi, isu kita tidak mampu (mengelola), sudah pasti terbantahkan. Kita baru mengambil alih Blok West madura. Awalnya produksinya menurun karena kita belum siap. Tapi sekarang lebih tinggi daripada saat dikelola pendahulunya," tutur Dahlan.

Saat ini, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang bekerja di Blok Mahakam yaitu TOTAL yang berpartner dengan INPEX dengan komposisi 50 persen-50 persen. Kontrak bagi hasil Blok Mahakam ditandatangani pertama kali tahun 1967, kemudian diperpanjang pada tahun 1997 untuk jangka waktu 20 tahun sampai 2017.