Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pemilu, Transaksi Tunai di Atas Rp 500 Juta Meningkat

Kompas.com - 20/02/2014, 20:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS,com —  Menjelang pemilihan umum, transaksi keuangan tunai di atas Rp 500 juta terus meningkat. Pola ini patut dicurigai sebagai strategi untuk mempersulit pelacakan aliran dana, baik asal-usulnya maupun peruntukannya.

Berdasarkan Bulletin Statistik PPATK, laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) yang masuk ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama Januari 2014 mencapai 194.618 laporan, meningkat 54,3 persen dibandingkan dengan Januari 2013.

Pada periode yang sama, laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar Indonesia juga meningkat sekitar 778,4 persen jadi 1.019 laporan.

Uang tunai tersebut sebagian besar (78,8 persen) dibawa masuk atau keluar melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Menanggapi data itu, peneliti Formappi, Lucius Karus, mengatakan, peningkatan transaksi tunai terjadi karena kebutuhan uang menjelang pemilihan umum (pemilu) sangat besar.

Lucius menduga, uang yang dikirimkan atau ditarik melalui transaksi tunai akan digunakan sebagai money politics atau ’politik uang’. Salah satu caranya adalah dengan menyebarkan uang tunai secara langsung kepada pemilih.

Karena untuk kepentingan politik uang, dan diduga berasal dari korupsi, transaksi tunai pun menjadi pilihan oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebab, PPATK akan kesulitan menelusuri dari mana uang berasal ataupun ke mana uang mengalir.

”Regulasi pemilu juga hanya mengatur soal kewajiban partai untuk menyerahkan rekening kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum). Ini kemudian mendorong peserta pemilu untuk melakukan transaksi tunai, karena khawatir jika menggunakan rekening resmi akan bisa dilacak,” kata Lucius.

Menurut Lucius, Pemilu 2014 merupakan magnet bagi para pihak yang bernafsu merebut kekuasaan. Modal dalam bentuk uang masih jadi primadona partai politik untuk memenangi pemilu.

”Jadi semua sumber dana akan dimanfaatkan, termasuk uang yang selama ini disimpan di luar negeri,” katanya.

Menurut Lucius, uang yang masuk dari luar negeri juga bisa merupakan dana asing yang pemiliknya berkepentingan dengan politik Indonesia.

Ketua PPATK Muhammad Yusuf sebelumnya mengatakan, ketiadaan regulasi pembatasan transaksi tunai memberikan peluang terjadinya politik uang dalam pemilu tahun ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com