Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo: Kemendagri Bisa Batalkan Pelantikan Wisnu

Kompas.com - 20/02/2014, 16:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mengatakan, Komisi II DPR akan berusaha membantu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menghadapi perseteruan dengan wakilnya, Wisnu Sakti Buana. Priyo menggelar pertemuan tertutup dengan Risma di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2/2014) sore.

Priyo menjelaskan, jika pemilihan Wisnu memang tidak sesuai prosedur seperti yang dikeluhkan Risma, Komisi II DPR bisa memanggil pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Nantinya, Komisi II akan meminta Kemendagri untuk memberhentikan Wisnu.

"Kalau memang ditemukan masalah (dalam pelantikan Wisnu) itu, saya akan ajukan Komisi II untuk bisa memanggil Kemendagri untuk membatalkan, kalau pelantikan itu cacat secara substansial. Kuncinya di Kemendagri," kata Priyo seusai menggelar pertemuan dengan Risma.

Sejauh ini, Priyo mengaku telah menerima surat tembusan dari Panitia Pemilih (Panlih) yang memilih Wisnu. Dia juga sudah mendengarkan segala keluhan yang disampaikan oleh Risma. Dua hal tersebut dijadikan pertimbangan.

"Dan kalau baca surat Panlih, dan penjelasan Ibu Wali Kota tadi, bisa disimpulkan ada sesuatu yang bisa diklarifikasi dan dikoreksi," tambahnya.

Oleh karena itu, Priyo menyarankan Risma untuk tidak mundur dari jabatannya. Menurutnya, saat ini berbagai pihak menginginkan Risma untuk tetap menjadi Wali Kota Surabaya. "Ibu bersabar ya Bu, saya kira bukan hanya saya, tapi yang lain juga, PDI-P, yang lain juga semuanya mendukung Ibu, jadi jangan mundur dari jabatan," pungkas Priyo.

Wisnu yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya menggantikan posisi Bambang Dwi Hartono yang mundur ketika maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013. Wisnu dipilih dalam forum paripurna anggota DPRD Surabaya yang sempat alot karena tarik ulur kepentingan politik di internal DPRD Surabaya, November 2013. Wisnu juga adalah Ketua DPC PDI-P Surabaya.

Setelah pelantikan Wisnu, Risma sempat tak menunjukkan dirinya di Pemkot Surabaya. Kabar perseteruan antara Risma dan Wisnu pun semakin kuat. Bahkan, ada tudingan bahwa Wisnu dipersiapkan untuk menggeser posisi Risma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com