Kompas.com - 04/02/2014, 10:52 WIB
Wali Kota Palembang Romi Herton KOMPAS.com/Icha RastikaWali Kota Palembang Romi Herton
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Palembang Romi Herton mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2014). Ia memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap perkara di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan mantan Ketua MK Akil Mochtar.

"Saya diperiksa untuk kasus Akil, belum tahu (soal apa), nanti ya," kata Romi.

Pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan kedua yang dijalani Romi terkait kasus yang sama. Sebelumnya, penyidik KPK pernah memeriksa Romi pada 8 November 2013.

Dicegah

Untuk penyidikan kasus ini, KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencegah Wali Kota Palembang Romi Herton dan Bupati Empat Lawang Budi Antoni. Selain meminta pencegahan keduanya, lembaga antikorupsi itu mengajukan permohonan cegah atas nama Masyito yang merupakan istri Romi, dan Suzana Budi Antoni, istri Budi Antoni.

"Keempatnya dicegah berdasarkan SKEP KPK No. KEP-885/01/12/2013 tanggal 11 Desember 2013 terkait dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi untuk memengaruhi putusan perkara di MK dengan tersangka Akil Mochtar," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Rabu (11/12/2013).

Pencegahan ini berlaku selama enam bulan. Adapun Romi, Budi, dan istri mereka merupakan saksi dalam kasus dugaan korupsi penanganan perkara MK yang menjerat Akil. Keempatnya pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seusai pemeriksaan pertama, Romi menegaskan bahwa bukti transfer uang Rp 500 juta yang ditemukan penyidik KPK dalam penggeledahan di rumah pribadinya beberapa waktu lalu merupakan bukti transfer uang yang disetorkan istrinya ke rekening istrinya sendiri. Menurut Romi, uang Rp 500 juta tersebut tidak ada kaitannya dengan Akil.

Sementara Budi, seusai diperiksa pada 1 November lalu, mengatakan, dia ditanya penyidik KPK seputar fakta persidangan sengketa Pilkada Empat Lawang di MK.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Akil sebagai tersangka untuk tiga kasus sekaligus. Selain disangka menerima suap terkait Pilkada Lebak dan Gunung Mas, Akil diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait perkara lain yang ditanganinya di MK. Mantan politikus Partai Golkar itu juga dijerat dugaan tindak pidana pencucian uang.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Nasional
Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi 'Online' dengan 'Host' Wanita Seksi

Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi "Online" dengan "Host" Wanita Seksi

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Nasional
Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Nasional
Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Nasional
Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Nasional
Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Ada 7.061 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Oktober: Ada 7.061 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Ada 611 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Ada 611 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,19 Persen dari Target

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,19 Persen dari Target

Nasional
UPDATE 26 Oktober: 259.064 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 0,97 Persen

UPDATE 26 Oktober: 259.064 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 0,97 Persen

Nasional
5 Outcome yang Dihasilkan KTT ASEAN: Isu Kesehatan sampai Perubahan Iklim

5 Outcome yang Dihasilkan KTT ASEAN: Isu Kesehatan sampai Perubahan Iklim

Nasional
Jokowi Singgung Sikap Junta Militer Myanmar yang Abaikan Bantuan dari ASEAN

Jokowi Singgung Sikap Junta Militer Myanmar yang Abaikan Bantuan dari ASEAN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.