Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Saksi Parpol Diusulkan untuk Pengamanan Pemilu

Kompas.com - 29/01/2014, 15:19 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengusulkan agar uang negara yang digunakan untuk membiayai saksi partai politik di tiap tempat pemungutan suara (TPS) dialihkan untuk membiayai pengamanan Pemilu 2014. Usulan itu untuk menyikapi kendala yang dihadapi Polri terkait kekurangan anggaran untuk pengamanan pemilu.

Bambang menjelaskan, tiap-tiap partai politik dan calon anggota legislatif telah memiliki anggaran sendiri untuk membiayai saksi di TPS.

"Kalau pemerintah kesulitan dana untuk mengamankan pemilu, dana saksi (partai politik) bisa digeser untuk biaya pengamanan pemilu di Polri," kata Bambang saat rapat kerja Komisi III DPR bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2014).

Bambang mengatakan, jumlah dana pengamanan pemilu yang diperlukan Polri masih kurang sekitar Rp 600 miliar. Jumlah tersebut hampir sama dengan anggaran yang dikeluarkan negara untuk membiayai saksi partai politik di tiap TPS yang mencapai sekitar Rp 700 miliar.

Seperti diberitakan, Polri mengajukan anggaran Rp 3,59 triliun untuk pengamanan semua tahapan pemilu, mulai dari pemilu legislatif hingga pemilu presiden putaran kedua. Namun, pemerintah baru mencairkan dana pengamanan pemilu sebesar Rp 1 triliun. Untuk pengamanan pileg, Polri memerlukan anggaran Rp 1,28 triliun.

Adapun untuk pengamanan pilpres hingga putaran kedua, Polri memerlukan anggaran sebesar Rp 1,146 triliun. Sisanya, anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasional lainnya.

Beberapa kegiatan yang menonjol, seperti pemberian BBM dukungan dari Polri ke Polda hingga ke Polres senilai Rp 597,98 miliar, dan pengiriman anggota Brimob Polri untuk mendukung pengamanan pemilu di kepolisian daerah senilai Rp 75,099 miliar.

Selain itu, Polri juga memerlukan anggaran untuk kegiatan pendukung, seperti rapat koordinasi, mulai dari tingkat Polri hingga kepolisian daerah, koordinasi antar-pemangku kepentingan, dan pembentukan sentra penegakan hukum terpadu (gakumdu) yang terdiri dari unsur Kepolisian, Bawaslu/Panwaslu, dan Kejaksaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com