Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tinta Pemilu Akan Diuji Farmasi

Kompas.com - 24/01/2014, 17:34 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan perusahaan produsen tinta sidik jari Pemilu 2014 untuk memproduksi tinta seperti yang diminta KPU. Untuk memastikannya, KPU akan menunjuk tenaga ahli farmasi untuk menguji keamanan dan daya tahan tinta itu.

"Saat ini kami sudah menugaskan tenaga ahli farmasi untuk menguji hasil produksi tinta tersebut. Jadi, setiap hasil produksi itu akan diuji laboratorium, apakah komposisi bahannya sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang ditetapkan KPU," kata Kepala Biro Logistik KPU Boradi di sela-sela penandatanganan kontrak kerja sama pemenang lomba lelang pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2014, Jumat (24/1/2014), di Gedung KPU, Jakarta.

Ia mengatakan, uji farmasi akan dilakukan tepat setelah proses pencampuran bahan-bahan kimia dilakukan. Menurutnya, spesifikasi tinta sidik jari Pemilu 2014 tidak jauh berbeda dengan tinta sidik jari yang digunakan pada Pemilu 2009 lalu. Dia mengatakan, saat ini, tinta sudah mulai diproduksi.

"Ada komponen bahan kimia yang digunakan untuk daya lekat di kulit kita, dan kandungan itu maksimal hanya empat persen karena kalau berlebihan bisa menimbulkan iritasi," tambah Boradi.

Dia mengatakan, daya tahan tinta adalah 24 jam. Dengan demikian, katanya, pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Khusus untuk produksi dan distribusi tinta sidik jari Pemilu 2014, KPU mengklaim menghemat hingga Rp 4.407.984.616,4.  

Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, sebelumnya KPU menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) tinta sidik jari yang ditetapkan KPU adalah sebesar Rp 20.683.350.191. Sementara total harga yang ditawarkan pemenang tender adalah Rp 16.275.365.574,60. Pemenang tender pengadaan tinta sidik jari adalah CV Tridaya Pratama, PT Intimas Wisesa, dan PT Tintamas Tirta Surya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Nasional
Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Nasional
Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Nasional
Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Nasional
Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Nasional
Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Nasional
Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Nasional
SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com