MK: Meski Tak Serentak, Pemilu 2009 dan 2014 Tetap Sah - Kompas.com

MK: Meski Tak Serentak, Pemilu 2009 dan 2014 Tetap Sah

Kompas.com - 23/01/2014, 16:44 WIB
LUCKY PRANSISKA Hakim Konstitusi membacakan putusan dalam sidang pemohon peninjauan ulang undang-undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Kamis (23/1/2014). Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan pelaksanaan pemilihan umum secara serempak yang mulai berlaku pada Pemilu 2019. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

 


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009 yang berlangsung tidak serentak dan akan diulangi Pemilu 2014 tetap dinyatakan sah dan konstitusional. Pemilu serentak baru akan berlaku pada 2019.

Demikian putusan MK terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak yang dibacakan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (23/1/2014).

Mahkamah berpendapat, dengan keputusan pemilu serentak, diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pilpres dan pileg secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E Ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilu haruslah diatur dengan undang-undang.

Jika aturan baru dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan pemilu serentak pada tahun 2014, menurut MK, berdasarkan penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa sekitar dua bulan tidak memungkinkan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif.

Di sisi lain, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan pemilu, baik pilpres maupun pileg, telah dibuat dan diimplementasikan. Demikian juga segala persiapan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara, termasuk persiapan peserta pemilu dan seluruh masyarakat Indonesia telah sampai pada tahap akhir.

"(Jika dilaksanakan di 2014) hal demikian dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945," bunyi putusan MK.

Selain itu, Mahkamah berpendapat, memang diperlukan waktu untuk menyiapkan budaya hukum dan kesadaran politik yang baik bagi masyarakat, maupun partai politik, untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan agenda penting ketatanegaraan.

"Menurut Mahkamah, penyelenggaraan pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional," demikian bunyi keputusan MK.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

Kadisorda: Jakmania Sudah Menagih Stadion Sepak Bola

Kadisorda: Jakmania Sudah Menagih Stadion Sepak Bola

Megapolitan
Kompas.com Tersertifikasi dalam Jaringan Internasional Penguji Informasi

Kompas.com Tersertifikasi dalam Jaringan Internasional Penguji Informasi

Nasional
Terpeleset Saat Naik Motor, Dua Remaja Tewas Tertabrak Metro Mini di Koja

Terpeleset Saat Naik Motor, Dua Remaja Tewas Tertabrak Metro Mini di Koja

Megapolitan
Kasus 'Peluru Nyasar' di Gedung DPR RI dan Fakta-fakta di Baliknya...

Kasus "Peluru Nyasar" di Gedung DPR RI dan Fakta-fakta di Baliknya...

Megapolitan
KPK Pertimbangkan Tuntutan Maksimal terhadap Billy Sindoro

KPK Pertimbangkan Tuntutan Maksimal terhadap Billy Sindoro

Nasional
Aksi Cabul Kakek 80 Tahun ke Bocah 8 Tahun Diintip Rekan Korban

Aksi Cabul Kakek 80 Tahun ke Bocah 8 Tahun Diintip Rekan Korban

Regional
Ketika Prasetio Ingin Menjadi Ahok di DPRD DKI...

Ketika Prasetio Ingin Menjadi Ahok di DPRD DKI...

Megapolitan
Tol Bawen-Yogyakarta Ditolak, Ganjar Pranowo Minta Dewan Lakukan Riset Ulang

Tol Bawen-Yogyakarta Ditolak, Ganjar Pranowo Minta Dewan Lakukan Riset Ulang

Regional
Berkas Lengkap, Kasus Pemilik Mercy Tabrak Pemotor di Solo Segera Disidangkan

Berkas Lengkap, Kasus Pemilik Mercy Tabrak Pemotor di Solo Segera Disidangkan

Regional
Berita Populer: Bonus bagi Karyawan yang Tidur hingga Jurnalis Saudi

Berita Populer: Bonus bagi Karyawan yang Tidur hingga Jurnalis Saudi

Internasional
Usulan Dana Saksi Ditanggung APBN Dinilai Bentuk Inkonsistensi DPR

Usulan Dana Saksi Ditanggung APBN Dinilai Bentuk Inkonsistensi DPR

Nasional
Wanti-wanti Mendagri Setelah Ditangkapnya Bupati Bekasi

Wanti-wanti Mendagri Setelah Ditangkapnya Bupati Bekasi

Megapolitan
Caleg Demokrat Dilarang Pasang Gambar Jokowi atau Prabowo di Atribut Kampanye

Caleg Demokrat Dilarang Pasang Gambar Jokowi atau Prabowo di Atribut Kampanye

Regional
Dugaan Pelanggaran Kampanye Videotron Jokowi-Ma'ruf dan Bantahan Tim Kampanyenya

Dugaan Pelanggaran Kampanye Videotron Jokowi-Ma'ruf dan Bantahan Tim Kampanyenya

Megapolitan
12 Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi, Ini Kata Ketua Bawaslu

12 Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi, Ini Kata Ketua Bawaslu

Nasional
Close Ads X