Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menyoal "Peduli" Dadakan di Lokasi Bencana...

Kompas.com - 22/01/2014, 06:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bencana alam mulai dari erupsi gunung berapi hingga banjir terjadi serentak di sejumlah daerah di Indonesia. Ribuan warga mengungsi dengan fasilitas seadanya, jatuh pula korban jiwa, tak terhitung juga kerugian harta benda.

Kondisi prihatin yang dirasakan para korban bencana ini menggerakkan banyak kalangan. Tak terkecuali partai politik dan para calon anggota legislatif yang kemudian berlomba-lomba menyalurkan bantuan.

Tindakan tersebut tentu saja patut diapresiasi. Namun, tanda tanya besar muncul ketika kemudian bendera dan simbol-simbol politik bermunculan pula dari partai dan para calon anggota legislatif itu, mulai dari sekadar stiker, spanduk, hingga pengibaran bendera.

Pemandangan posko pengungsi pada hari-hari ini sudah seperti sebuah tempat konferensi dengan jajaran bendera para delegasi. Bahkan ada pula calon anggota legislatif yang membagikan biskuit bagi ibu hamil dan balita dengan embel-embel stiker di kemasan biskuit, bertuliskan pesan bahwa biskuit itu adalah hasil perjuangannya.

Muncullah pertanyaan besar itu. Pantaskan partai politik dan para calon anggota dewan yang terhormat ini berkampanye di tengah keprihatinan para korban bencana?

Ketua DPR Marzuki Alie tertawa kecil saat ditanya soal fenomena tersebut. Menurut Marzuki, menjadi calon anggota legislatif memang serba salah. Jika tidak turun ke dapil, maka masyarakat akan bertanya di mana para wakil rakyatnya. “Tapi kalau kita turun pakai atribut, diprotes. Jadi serba susah. Kalau tidak pakai atribut, ya tidak dikenal dong,” ujar Marzuki.

Penggunaan atribut kampanye di lokasi bencana memang cukup menyita perhatian. Mau tidak mau, para korban bencana pasti akan menoleh ke arah spanduk-spanduk besar yang dipasang para calon anggota legislatif maupun partai.

Tak kurang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun sempat tertegun manakala melihat perahu karet dengan foto calon anggota legislatif saat mendatangi lokasi banjir di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Perahu itu memasang foto ukuran besar calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, Effendi Simbolon.

Memoles citra

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, fenomena yang terjadi sekarang memunculkan kesan rasa peduli dadakan di tengah momentum bencana alam. Namun, Lucius menilai kepedulian itu bukan buah dari rasa empati mendalam terhadap nasib para korban banjir.

“Motivasi parpol dan calon anggota legislatif tidak murni karena niat tulus membantu korban banjir. Niat sesungguhnya tentu terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2014 yang tak lama lagi digelar. Parpol-parpol ini ingin nampak prorakyat di masa kampanye agar bisa dipilih dalam pemilu nanti,” papar Lucius.

Menurut Lucius, partai-partai politik ini seolah lupa mereka juga turut berperan dalam persoalan bencana alam, seperti banjir di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Sulawesi Utara. Kepala daerah hingga para menteri yang bertanggung jawab mengatasi persoalan ini adalah orang-orang dari partai politik.

Karenanya, kata Lucius, sangat aneh saat melihat partai politik baru hadir ketika banjir sudah menerjang rumah warga. Dia berpendapat kondisi tersebut semakin menegaskan sifat partai politik yang serba instan dan belum berubah dari ciri oportunisnya.

“Tanpa mengabaikan sumbangsih untuk korban banjir dari parpol ini, kami tetap menilai aksi mereka yang menyemaraki daerah banjir dengan pondok berhias ciri khas partai adalah tipu muslihat,” kecam Lucius.

Masyarakat tak teperdaya

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com