Mendikbud Klaim Kurikulum 2013 Berlaku di Kabinet Selanjutnya

Kompas.com - 14/01/2014, 17:22 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh sedang kunjungan di SDN Babakanmadang 01 Kabupaten Bogor.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh sedang kunjungan di SDN Babakanmadang 01 Kabupaten Bogor.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengklaim kurikulum 2013 akan terus berlaku di kabinet selanjutnya. Saat ini pihaknya tengah merumuskan anggaran dan aturan hukum agar pelaksanaannya dapat sah secara konstitusi.

Menurut Nuh, sedikitnya ada tiga alasan yang menjamin kurikulum 2013 tetap akan berlaku setelah kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir di tahun ini.

Alasan pertama adalah kepastian dari sisi intelektualitas. Berdasarkan hasil sensus, konsep kurikulum ini dapat diterima dan menunjukkan hasil yang cukup positif.

"Kepastian dari sisi intelektual atau rasionalitas dari kurikulum itu sendiri. Kalau rasionalitas bisa dipegang, masuk akal, maka pemerintahan berikutnya akan meneruskan," kata Nuh, di Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Selasa (14/1/2014).

Mengenai anggaran, kata Nuh, pemerintahan saat ini masih memiliki wewenang menyusun anggaran pendidikan untuk tahun 2015. Dengan demikian, meski pemerintahan Presiden SBY berakhir, tapi tanggung jawab penggunaan anggaran masih merujuk pada pemerintahan yang menyusun di sebelumnya.

Dari sisi kebijakan, Nuh menuturkan akan segera terbit Peraturan Pemerintah untuk menguatkan implementasi kurikulum 2013 dari sisi legitimasi. PP tersebut akan menjaga keberlanjutan pelaksanaan kurikulum 2013 di tahun-tahun selanjutnya. Dari situ kami pastikan kurikulum ini masih hidup dan eksis," pungkasnya.

Untuk diketahui, kurikulum 2013 telah diimplementasikan secara terbatas dan bertahap di tahun 2013. Implementasi ini dilakukan di ribuan sekolah, di sejumlah daerah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk 2014, implementasi kurikulum 2013 akan dilakukan bertahap mulai pekan kedua di bulan Juli. Capaiannya lebih luas dengan melibatkan 208.000 sekolah di semua jenjang, dengan 31 juta siswa, dan 1,3 guru, kepala sekolah, serta pengawas.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Manfaatkan Momentum Presidensi G20, Menkominfo Ajak Pelaku Industri e-Health Kolaborasi

Manfaatkan Momentum Presidensi G20, Menkominfo Ajak Pelaku Industri e-Health Kolaborasi

Nasional
Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Panggil 4 Saksi Termasuk Eks Dirut Pecetakan Negara

Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Panggil 4 Saksi Termasuk Eks Dirut Pecetakan Negara

Nasional
Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

Nasional
Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Nasional
Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

Nasional
KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

Nasional
Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Nasional
Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Nasional
Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Nasional
Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Nasional
Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Nasional
4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

Nasional
Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.