Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Kalau Ibu Kota Tak Pindah, Separuh Rakyat Indonesia Tenggelam

Kompas.com - 13/01/2014, 16:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wacana pemindahan Ibu Kota kembali dilontarkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menyikapi bencana banjir yang kembali melanda Jakarta. Menurut Marzuki, usulan pemindahan Ibu Kota menjadi satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan banjir.

"Kita ini banyak orang pintar, orang hebat yang bisa menghitung tentang beban Jakarta. Kalau Ibu Kota tidak dipindah, dan orang luar Jawa diteruskan mengalir ke Jakarta, maka ramalan bahwa separuh rakyat Indonesia tenggelam akan menjadi kenyataan," ujar Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2014).

Pernyataan Marzuki ini diakuinya mengutip sebuah kajian ilmiah tentang bahaya banjir. Menurut Marzuki, persoalan banjir tidak bisa lepas dari persoalan pembangunan yang terlalu terfokus di kota Jakarta.

Pembangunan, kata Marzuki, harus diperluas dengan membuka kesempatan kerja tidak hanya di Jawa. Selain itu, Marzuki melihat tak ada salahnya pemindahan Ibu Kota dilakukan untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan. Menurutnya, Kalimantan merupakan pilihan terbaik sebagai lokasi Ibu Kota baru.

"Wilayahnya juga bebas risiko banjir dan gempa. Tinggal bagaimana kita fokus sehingga pengembangan pembangunan dirasakan seluruh rakyat," ucap Marzuki.

Untuk mewujudkan pemindahan Ibu Kota ini, Marzuki mengusulkan agar pemerintah membereskan masalah pembebasan lahan. "Jangan sampai ada permainan calo dalam wacana pemindahan Ibu Kota ini," kata bakal capres dari Partai Demokrat itu.

Seperti diberitakan, hujan deras yang mengguyur Jakarta beberapa hari ini telah membuat sejumlah titik di Ibu Kota terendam air. Ribuan warga Jakarta terpaksa mengungsi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menerbitkan status siaga banjir sebagai langkah antisipasi menghadapi banjir. Dengan status tersebut, satuan kerja perangkat daerah terkait dapat mengambil langkah-langkah penanganan banjir sesegera mungkin sesuai prosedur yang telah diatur.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berpendapat tentang perlunya pemindahan Ibu Kota. Pemerintah telah membentuk tim kecil untuk membahas wacana tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Safenet: Kalau 'Gentleman', Budi Arie Harusnya Mundur

Safenet: Kalau "Gentleman", Budi Arie Harusnya Mundur

Nasional
Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Nasional
Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Nasional
Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Nasional
Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Nasional
Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Nasional
“Saya kan Menteri...”

“Saya kan Menteri...”

Nasional
Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Nasional
Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com