Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Kabinet SBY, Marzuki Alie Bermimpi Bentuk Kabinet Ahli

Kompas.com - 07/01/2014, 12:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Marzuki Alie mengkritik kabinet yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY). Menurutnya, kabinet yang ada saat ini lebih bermuatan politis dan bagi-bagi kursi. Jika menjadi Presiden, Marzuki pun bermimpi membentuk kabinet yang disii oleh para profesional non partai politik.

“Kabinet yang ada sekarang masih banyak pertimbangan politisnya. Ini tidak efektif karena apa yang disampaikan Presiden nantinya belum tentu nyambung dengan menterinya,”ujar Marzuki saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, Senin (6/1/2014).

Marzuki mengatakan, kabinet yang ada selama ini lebih didasarkan politik transaksional dengan partai politik.

“Seperti politik dagang sapi saja. Orangnya tidak punya latar pengalaman jadi apa, tiba-tiba saja bisa dijadikan menteri,” ujar Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Oleh karena itu, Marzuki mengatakan, tidak akan meneruskan praktik pembagian kekuasaan jika terpilih menjadi presiden. Ia ingin membentuk kabinet yang diisi oleh para ahli yang di bidangnya.

“Harus dibangun kabinet ahli. Kabinet kerja, lupakanlah kabinet dagang sapi ke depan. Harus berani melakukan, enggak apa-apa kalau nanti kita harus berhadapan dengan DPR,” katanya.

Untuk membentuk kabinet ahli ini, Marzuki mengatakan, partai politik bisa saja mengusulkan nama yang bukan termasuk pengurus partai. Nama-nama usulan partai politik ini, kata Marzuki, akan digodok oleh tim seleksi yang akan secara independen melaksanakan fit and proper test.

"Istilahnya, partai politik hanya meng-endorse orang yang dinilai ahli dalam bidangnya," ujar dia.

Marzuki mengatakan, untuk mewujudkannya, maka peraturan mengenai partai politik dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik harus diubah.

“Undang-undang Parpol harus diubah. Bagaimana keuangan parpol harus menjamin mereka untuk tidak perlu cawe-cawe untuk cari proyek. Jadi ada ruang untuk penuhi sumber dana, memberikan pendidikan politik, pembinaan kader, calon legislatif, calon eksekutif. Intinya, parpol harus punya badan usaha sendiri,” kata Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa 'Dikit' Viralkan

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Nasional
Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas PJ Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas PJ Kepala Daerah

Nasional
Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema 'Student Loan' Imbas UKT Mahal

Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema "Student Loan" Imbas UKT Mahal

Nasional
Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com